Tingkatkan Kinerja Parlemen, DPR Harus Gunakan Hasil Riset Puslit

Penulis : Benjamin Tukan (btukan37@gmail.com)

JURNALTIMUR.COM,- Untuk menghasilkan kinerja parlemen yang maksimal, anggota DPR tidak bisa bekerja sendiri, melainkan perlu didukung dengan berbagai kajian termasuk menggunakan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh pusat penelitan di lingkungan DPR.

Selama ini lembaga DPR memiliki pusat penelitian yang terdiri dari berbagai peneliti lintas disiplin ilmu, namun kerja pusat penelitian ini belum maksimal digunakan, bahkan banyak anggota DPR pun tidak mengetahui kerja-kerja yang dilakukan para peneliti.

Hal ini terungkap dalam seminar “Peran Peneliti Dalam Peningkatan Kinerja Parlemen”, yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan – Jakarta, Selasa 17 April 2018. Hadir sebagai pembicara, Prof Partogi Nainggolan, Peneliti Dr. Ani Sucipto, Politisi Perempuan PPP Lena Maryana Mukti.

Seminar yang dirangkai dengan pelantikan pengurus Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) cabang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan diikuti  para peneliti dari Pusat Penelitian DPR.

Partogi Nainggolan dalam paparannya menguraikan sejarah perkembangan Pusat Penelitan di lingkungan DPR dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam rangka meningkatkan kinerja Parelemen dan kinerja pusat penelitan.

Menurut Partogi, kinerja parlemen yang ideal harus didukung oleh data dan fakta yang akurat. Data dan fakta yang akurat ini dapat diperoleh dari kerja para peneliti.

"Idealism politik akan akan memperoleh dukungan untuk diimplementasikan jika didukung data dan fakta untuk bisa dituangkan dalam kebijakan. Tanpa data dan fakta, anggota Parlemen hanya menjadi penyebar ilusi dan demogogi,” kata Partogi.

Partogi menjelaskan, selama ini hal yang dikerjakan Pusat Penelitian adalah membuat daftar  pertanyaan untuk rapat kerja, mengumpulkan isu-isu penting terkait kerja DPR dalam sepekan, membuat makalah dan analisis singkat, analisis RUU dan UU, background papers, makalah konprensi, konsultasi dan diskusi.

Sementara dalam hal model pelayanan, anggota DPR datang langsung, Komunikasi face to face, diundang ke ruang kerja anggota DPR, disampaikan dalam berbagai pertemuan, menelpon atau melalui komunikasi dengan staf anggota DPR,

Kedati demikian, menurut Partogi model pelayanan tersebut belum maksimal, karena itu dibutuhkan pengembangan organisasi penelitian yang lebih mandiri, perbaikan manajemen penelitian dan pelayanan serta berorentasi pada kebutuhan.

Dalam evaluasi internal, Partogi mengatakan peneliti yang kini berjumlah 72 orang, 10 orang S3, 60 S2, 7 peneliti utama, puluhan peneliti madya, belum fokus pada pembuatan naskah akademik, dan analisis anggaran yang mandiri,

Dia mempertanyakan adakah relevansi program penguatan kelembagaan DPR dengan penguatan sistem pendukung? Menurutnya, perlu inovasi produk pelayanan prima, dan layanan yang berorentasi pada kebutuhan clien, merespon kebutuhan seoptimal mungkin, dan perlu komunikasi yang lebih baik dengan semua pihak.

"Saat ini otoritas dan anggaran yang tersedia sudah lebih baik, sehingga  Puslit dapat lebih menghasilkan produk yang berkualitas," harapnya.

Sementara itu, peneliti politik Ani Sucipto dalam paparannya mengharapkan anggota Parlemen dapat menggunakan perpustkaan di Parlemen dan hasil penelitan yang dilakukan Puslit. Kinerja Puslit pun harus  non partisan, interdispliner, obyektif dan berdampak luas. Penting kiranya untuk membuka akses publik seluas-luasnya, kata Ani Sucipto.

Lena Maryana Mukti menambahkan,  riset harus menjadi dasar pembuatan undang-undang. Menurutnya selama ini banyak undang-undang tidak disertai dengan naskah akademik.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat menghadiri  pelantikan pengurus Himpunan Peneliti Indonesia (HIMPENINDO) cabang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI menyayangkan jumlah peneliti di DPR masih sangat minim. Menurutnya keberadaan peneliti di lembaga legislatif sangat vital, sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada hajat hidup orang banyak. Ia berharap kuantitas dan kualitas peneliti di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI meningkat.

Menurut Fadli, sebagai lembaga yang memiliki fungsi dibidang pengawasan, legislasi dan anggaran, DPR membutuhkan sebuah riset yang didasarkan pada pertimbangan ilmu, nilai-nilai kemanusiaan dan kejujuran, agar setiap kebijakan yang diputuskan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dia mengatakan, tuntutan peneliti di DPR berbeda dengan peneliti lainnya. Sebab sebagai supporting system parlemen yang terdiri dari beberapa komisi dengan bidang yang berbeda, peneliti di DPR tidak cukup hanya fokus pada satu bidang melainkan perlu keahlian yang melintasi berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, hubungan internasional, dan hukum.

Dia berharap Setjen dan BK DPR RI dapat meningkatkan jumlah peneliti di DPR dalam waktu yang tidak terlalu lama, mengingat akan ada penambahan jumlah Anggota DPR RI. Selain itu, perlu peningkatan kualitas peneliti guna mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencapai organisasi profesi yang handal, berwibawa, dan ikut serta memajukan parlemen dan dunia penelitian Indonesia melalui pelatihan, seminar dan kegiatan yang terkait hal ini.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk saat membuka Seminar Nasional  menyerukan kepada para peneliti yang ada di DPR RI untuk senantiasa mengembangkan kapasitas pengetahuannya, dengan mengikuti beberapa seminar-seminar yang kerap diadakan oleh Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

“Kapasitas pengetahuannya sudah terus kita kembangkan dan terus dilakukan lewat seminar ini. Seminar itu salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas dari setiap peneliti kita. Ya memang sebagai sebuah introspeksi para peneliti itu harus berani bicara, jadi jangan sampai kita ini hanya di atas kertas melulu,” ungkap Johnson.

Dalam kesempatan tersebut, Johnson juga mengungkapkan pendapatnya soal keberadaan dari para peneliti tersebut. Menurutnya, para peneliti DPR RI kerap tidak memiliki keberanian untuk menjelaskan atau berbicara soal lembaganya sendiri disaat lembaganya tengah dilanda kritikan atau lain sebagainya.

Untuk diketahui, Pusat penelitian adalah salah satu unit di badan keahlian dewan yang bertugas untuk melakukan kajian dan analisis. Para peneliti ini terbagi menjadi lima bidang; bidang dalam negeri, bidang hukum, bidang hubungan internasional, kesejahteraan sosial dan ekonomi dan kebijakan publik. Kegiatan utama peneliti di badan keahlian DPR adalah melakukan penelitian dan kajian baik secara kelompok maupun individu.