Mutu Pendidikan: Kepala Sekolah Pimpin Proyek, Kapan Murid Diperhatikan?

JURNALTIMUR.COM,-Salah satu cara meningkatan mutu pendidikan adalah tersedianya bangunan dan fasilitas sekolah yang memadai. Namun, bila para kepala sekolah masih diberi kesempatan untuk memimpin proyek pegengerjaan fisik sekolah tetap akan jadi masalah lantaran tidak punya banyak waktu memikirkan peserta didik.

Mendagri Tjahjo Kumolo (foto : jurnaltimur)

"Kepala sekolah juga seharusnya mendidik anak murid namun diharuskan jadi pimpinan proyek pembangunan sekolah, sehingga tidak fokus pada tugasnya untuk mendidik," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam sambutan pada acara Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Auditorium Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016)

Menurut Tjahjo,   20 persen dana dari APBN, yakni Rp 400 triliun digelontorkan untuk pemerataan pendidikan, namun hasilnya juga belum maksimal.

"Dana Rp400 triliun tidak jelas kemana, urusan sekolah saja belum mampu dikelola dengan baik, apalagi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan baik, untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN padahal kuncinya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusianya," kata Tjahjo.

Dikatakannya, untuk gaji pegawai termasuk guru besar dan pegawai-pegawai sekolah saja dialokasikan 72 persen dari anggaran pendidikan itu. Tetapi bagi anak-anak sekolah, untuk kualitas belajar mengajar tidak terpikirkan dengan baik

"Jangankan Papua, di Jawa masih banyak sekolah kumuh, lalu kepala sekolah masih diberikan tugas sebagai pimpinan proyek bangunan," kata Tjahjo.

Menurut Tjahjo,  diperlukan revolusi, kemana uang Rp400 triliun itu dialokasikan yang seharusnya siap untuk pendidikan. Kepemimpinan  Jokowi dalam dua tahun ini, kata Tjahjo telah memetakan dengan baik kemana dana itu dialokasikan.

‘Kita perlu reformasi, perlu gerakan, perlu revolusi, untuk memikirkan ke mana uang Rp 400 T itu," paparnya.

Seminar Nasional 2016 ini dihadiri  1.700 peserta dari pengurus DPW seluruh Indonesia baik tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Rangkaian acara seminar berlangsung selama dua hari, yakni 4-5 Oktober 2016.    

Melalui seminar ini diharapkan adanya peningkatan pemahaman perempuan terutama istri ASN tentang meleburnya Indonesia dalam MEA sekaligus adanya pemahaman untuk mengubah hambatan menjadi peluang. (Ben)