Mengukur Logika Anies Baswedan pada Pilpres 2014 dan Pilgub DKI 2017

Anies Baswedan sudah pasti merupakan pasangan yang cukup potensial. Dengan pembawaan yang tenang, kata-kata yang selalu inspiratif dan meneduhkan, bukan tak mungkin memenangkan pilkada DKI. Orang langsung melihat, dalam Anies Baswedan ada hal yang nyaris ada dalam diri pasangan lain, terutama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Tetapi apakah logika berpikir Anies berkaitan dengan kritikannya terhadap Prabowo sebagai orang yang ‘dibackingi’ Mafia dengan sendirinya gugur setelah ia sudah bukan lagi ‘apa-apa’ dari Jokowi? Apakah dengan mudah dikatakan bahwa politik harus meninggalkan yang lalu demi sesuatu yang baru?

Dependensi

Menarik mengikuti wawancara sebuah televisi swasta yang meminta klarifikasi penilaian Baswedan yang diucapkan pada Kamis 3 Juli 2014. Saat itu Baswedan menilai,   pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh kelompok mafia seperti: dugaan kasus korupsi migaas, haji, impor daging, Alquran, dan Lapindo.

Jawaban Baswedan sekilas sangat menyejukkan. Ia menandaskan bahwa apa yang diucapkan waktu itu dalam konteks berbeda. Kita tidak bisa lagi melihat masa lalu. Apalagi saat ini ia tidak memiliki keterkaitan lagi dengan Jokowi-JK karena sudah dicukupkan dalam jabatannya sebagai Mendiknas.

Lalu mengapa hal ini diperdebatkan? Baswedan telah berusaha menampilkan sikap positif yang seharusnya dimiliki bangsa ini. Agar bangsa ini menjadi lebih baik, maka yang sudah ‘ya sudhalah…’. Jangan pernah mengungkit lagi masa lalu. Yang paling penting adalah melihat ke masa depan.

Yang akan sulit dipahami, penilaian seorang tokoh berpendidikan justeru bersifat dependentif artinya bergantung pada kubu mana ia berada. Ia tidak hadir sebagai pribadi otonom yang bisa memberikan pendapat secara kritis. Di sana tanpa berpihak pada siapapun ia memberikan pandangan terbuka. Pandangan seperti akan tetap diingat dan diperhatikan karena diletakkan dalam konteks umum. Pandangan itu juga tidak bisa dianggap usai setelah seseorang tidak lagi berada dalam kubu tertentu.

Memang Baswedan benar ketika mengatakan bahwa ia ungkapkan hal itu dala konteks pilpres dan hal itu sudah selesai. Yang tidak disadari bahwa seorang akademisi mengeluarkan statemen membekas. Ia seharusnya memiliki pikiran kritis dalam mengukur ketepatan bicaranya.

Cap ‘mafioso’ lebih lanjut merupakan sebuah ‘kesimpulan’ yang mestinya didukung oleh data. Lebih lagi ia tidak sekedar mengungkapkan pendapat menyerang tanpa data yang cukup. Yang terjadi, setelah sebuah penilaian yang menyudutkan, kini dengan mudah Baswedan menyatakan bahwa apa yang lalu mestinya dilupakan dan kita masuk ke lembaran baru (dengan melupakan yang sudah lewat).

Anies Baswedan dan para massa politiknya

Dari sisi akademisi, mestinya yang diharapkan adalah pengakuan bahwa penilaian waktu itu benar sesuai data. Namun setelah proses waktu kini sudah terbukti, Prabowo bukan mafioso lagi. Ia telah berubah. Di sini justeru letak dari interlektualitas seorang akademisi yang pernah menjabat sebagai menteri. Sebaliknya ajakan melupakan merupakan simplifikasi yang mestinya tidak terjadi.

Logika Masyarakat

Logika Baswedan sebagaimana kita telusuri menunjukkan kejanggalan yang mestinya tidak terjadi. Pada satu sisi, cara pandang itu berbeda dengan logika. Logika para politisi hal mana mestinya berbeda dari para akademisi (seperti Baswedan) kerap ditampilkan dalam zona abu-abu. Cara yang digunakan pun kadang ironis dengan sasaran tembak yang mesti diklarifikasi lebih jauh.  

Mekanisme seperti itu akan menjadi menjadi-jadi dalam era media sosial seperti ini. Berita yang nyaris dikonfirmasi ditampilkan demi mendulang dukungan secepatnya. Hal seperti ini yang mestinya diimbangi oleh pandangan kaum terpelajar yang bisa memberikan penilaian kritis dan seimbang. Baswedan karena itu mestinya mengeluarkan statement yang menyejukkan dan tidak semudah itu melansirkan kritik atas lawan yang nota bene kini justeru menjadi ‘tuannya’.  

Ia mestinya tahu bahwa dalam logika politik (praktis) tidak ada kawan dan lawan yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Dengan demikian seorang akademisi justeru hadir sebagai pembeda. Ia tidak terkondisi oleh waktu dan orang yang ada di baliknya tetapi secara cerdas mengungkapkan kata dan penilaian yang beralasan dengan tujuan yang positif.

Hal inilah yang menjadikan penilaian bahwa logika yang digunakan Baswedan tidak tepat. Ia telah memasuki dunia politis tetapi dengan bahasa ‘santun’. Yang terlupakan, ia mestinya menyadari logika masyarakat berbeda dengan apa yang ia tengah lakonkan. Rakyat sebagai penentu akan melihat konsistensi antara kata dan perbuatan. Lebih dari itu, masyarakat cerdas juga akan melihat konstruksi penilaian sebagai landasan dalam menilai konsistensi kata dan laku.

Dari sisi konstruksi konsep, masyarakat yang kian hari semakin cerdas akan melihat bahwa tantangan Baswedan ke depan akan berat. Di satu pihak ia  perlu membangun sebuah konsep yang tepat yang dibangun di atas fakta. Sebagai akademisi ia perlu mengeluarkan pandangan yang tidak terkondisi oleh waktu dan oleh siapapun sebagai orang yang berada di baliknya. Ia perlu membangun sebuah pandangan yang lebih mengedepankan dirinya sebagai akademisi yang kebetulan berkontribusi dalam bidang politik.

Kalau konstruksi konsepsi seperti ini masih belum konsisten jauh untuk dipercayai maka perwujudan dalam tindakan akan menjadi lebih sulit. Janji perwujudan kesejahteraan yang akan berkaitan dengan kebijakan strategis pembangunan akan menjadi tanda tanya besar yang bisa saja mengganjal.

Sebaliknya, apabila dua hal ini bisa dipenuhi, bukan tak mungkin, Anies Baswedan akan hadir sebagai pemimpin altenratif yang diharapkan. Di satu pihak santun dan bijaksana menganyam kata tetapi juga sukses menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Robert Bala. Pemerhati Sosial, Tinggal di Jakarta.