Kritik Publik dan Tanggapan Bupati Flores Timur

Tanggapan Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST terkait beberapa isu tata kelola yang muncul dalam sebulan terakhir mengenai pembangunan di kabupaten Flores Timur termasuk yang ditunggu-tunggu masyarakat.

Melalui media sosial, facebook misalnya, sebagian masyarakat Flores Timur baik di Flores Timur maupun di luar Flores Timur meperbincangkan beberapa hal diantaranya, pemeriksaan Tim Penyelesaian Tunturan Ganti Rugi (TPTGR) atas temuan BPKP sejak tahun 2003; Pemberhentian  tidak dengan hormat 8 orang ASN; Pembangunan JTP Sagu hingga Pembangunan Gedung Kantor DPRD Flotim yang baru. Tak hanya di media sosial, juga dilakukan demo oleh sebagian masyarakat di depan Gedung DPRD Flores Timur beberapa waktu lalu.Tentu saja perbincangan ini tiba-tiba menaikan tensi politik di Flores Timur. 

Sebelum Bupati merepon berbagai persoalan yang diperbincangkan, sebagian kalangan sempat bertanya,  mengapa nian Bupati Flores Timur tak jua mengeluarkan pernyataan untuk mengklarifikasikan hal itu. 

Lebih jauh orang mempertanyakan peran DPRD terutama yang berhubungan langsung dengan pembangunan gedung DPRD. Orang juga mempertanyakan soal kinerja Humas Pemkab yang mestinya dapat lebih cepat tanggap dengan isu-isu yang butuh kejelasan. Atas nama peran dan fungsi pers untuk memberi terang kepada masyarakat akan persoalan publik, orang pun tak segan-segan mempertanyakan peran media lokal yang dianggap tak jua memberitakan kejelasan informasi itu. 

Tanggapan cepat sangatlah dinanti-nantikan mengingat hal itu berhubungan dengan isu penyalagunaan kekuasaan,dan tata kelola pemerintahan, Semua itu harus jelas bila menginginkan berjalannya suatu pemerintahan yang baik. 

Soal lain, jika  dibiarkan akan menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemimpin Flores Timur. Kalau sudah muncul ketidakpercayaan publik, maka apapun cita-cita pembangunan akan sia-sia. Masyarakat akan menjadi apatis.

Sebagai Bupati Flores Timur, pernyataan yang diberikan usai melantik pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, beberapa waktu lalu di Aula Setda Flores Timur.  dianggap sebuah klarifikasi yang cukup memberikan titik terang akan sebuah masalah.
Minimal telah ada dua sisi informasi yang terungkap. (Baca : 

Bupati Anton Hadjon Minta ASN Berperan Aktif Meluruskan Informasi yang Salah

Bagaimana reaksi publik selanjutnya? Tentu tidak seragam, tapi sepertinya puas bahwa pemimpinnya bukan orang yang cuek, dan menganggap remeh perbincangan kendati itu dilakukan di media sosial. Dalam pernyatataan itu, Bupati  tidak memempersalahkan masyarakat yang menulis di dinding laman facebook ataupun yang melakukan demo, tapi menganggap bahwa publik yang kritis butuh jawaban. 

"Saya harus memberitahukan informasi ini supaya kita jangan menangkap mentah -mentah semua informasi tetapi harus meluruskan informasi sesungguhnya,” kata Bupati Anton Hadjon.

Dalam kesempatan itu, Bupati Anton juga meminta para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mampu berperan aktif meluruskan berbagai informasi salah yang beredar di tengah masyarakat, lingkungan kerja baik informasi lisan maupun informasi media sosial yang tidak benar terkait perkembangan pembangunan atau  pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.

Bupati Flores Timur Anton Hadjon 

 Apa yang bisa dipetik dari fenomena ini. Pertama, suka atau tidak suka, media sosial sudah menjadi bagian dari media komunikas dan informasi  publik bahkan menjadi sarana penting masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Pemerintah seperti yang ditunjukkan Bupati Anton, harus cepat merespon apa yang menjadi keluhan dan kririk publik sekalpun ditulis hanya di dinding laman facebook yang bersangkutan.

Jika diperhatikan perbincangan di Facebook, misalnya seringkali masalah listrik dan air menjadi keluhan warga. Listrik tiba-tiba padam tanpa pemberitahuan, demikian juga air yang beberapa hari tak kunjung datang, Pihak terkait tentu membacanya dan perbaikan pun dilakukan, Tapi seperti ajakan Bupati Anton, mestinya ASN meresponnya.  

Kedua, Pemerintah itu bukan hanya bupati dan wakil Bupati, tapi juga DPRD dan ASN/Birokrasi. Karena itu sudah seharusnya informasi yang menuntut jawaban cepat harus segara mendapat jawaban. 

DPRD mestinya terpanggil untuk membuat penyataan apalagi kasus itu berhubungan langsung dengan sidang-sidang DPRD. Wakil rakyat itu modalnya suara. Ia hadir karena suara rakyat, ia bekerja juga dengan suara, Maka bersuaralah. Tidak bisa hanya menunggu wartawan datang untuk menanyakan, ataupun  selalu berusaha untuk menghindar dari media atau masyarakat yang hendak meminta suara mereka. 

.

Demikian juga ASN. Memang banyak keputusan penting harus dari "mulut" pimpinan tertinggi, tapi hanya membaca, menyimak usulan masyarakat di media sosial itupun tidak pada tempatnya. Tidak berbicara dalam soal yang menyangkut kebijakan politis, tapi minimal bisa berpendapat tentang sesuatu yang diketahui. Sekali lagi bukan hanya membaca dan menyimak, sementara pengetahuan akan suatu informasi dibiarkan saja tersimpan menunggu kemana berakhirnya isu tersebut untuk selanjutnya terlibat saling mempersalahkan. 

Melebar ke soal yang lain, birokrasi yang aktif juga perlu didorong untuk mendatangkan nilai tambah sektor ekonomi. Birokrasi memiliki sumber daya yang besar namun hingga kini belum dimaksimalkan oleh birokrasi itu sendiri untuk mendatangkan nilai tambah. Keterhubungannya ada pada  proaktif dan produktif. Birokrasi bisa terlibat dalam argumentasi yang rasional untuk membawa titik terang. 

Ketiga, masyarakat sendiri. Media sosial adalah kemajuan teknologi yang memungkinkan masyarakat ikut serta berpartisipasi. Tidak butuh waktu lama untuk mengirim surat atau menunggu balasan surat, tidak juga dengan pengorbanan di bawah terik matahari untuk melakukan demo.Cukup mengetiknya di handphone segala yang dianggap menganggu. Gerakan masyarakat melalui media sosial pun dapat lebih efektif.

Dengan respon Bupati dalam pekan ini, menandakan bahwa mdia sosial semakin mendapat tempatnya. Tak perlu melalui lembaga mana masyarakat menyampaikan aspirasi, melalui media sosial pun pemerintah akan meresponnya. 

Hanya saja, peluang yang terbuka ini tidak boleh disalah-gunakan. Sekedar menulis tanpa fakta dan hanya prasangka juga didasarkan pada suka dan tidak suka, menguncing dan meruncing masalah tentu sangat tidak diinginkan. Sebab, akan menganggu tatanan dimana setiap orang ada di dalamnya.


Barangkali anjuran Napelon perlu disimak, " Jika tidak sepaham dengan orang lain, setidak-tidaknya Anda bisa menahan diri untuk tidak bertengkar dengan mereka". Berdialog tentu saja yang paling baik. 

Benjamin Tukan