Bupati Anton Hadjon Minta ASN Berperan Aktif Meluruskan Informasi yang Salah

JURNALTIMUR.COM,-  Bupati Flores Timur, Antonius H. Gege Hadjon, ST, meminta para ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Flores Timur untuk mampu berperan aktif meluruskan berbagai informasi salah yang beredar di tengah masyarakat, lingkungan kerja baik informasi lisan maupun informasi media sosial yang tidak benar terkait perkembangan pembangunan atau  pelayanan kepada masyarakat di daerah ini.

Bupati Flores Timur Anton Hadjon

Bupati Anton menyampaikan hal itu, usai melantik pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur, beberapa waktu lalu di Aula Setda Flores Timur.

Bupati Anton Hadjon pada kesempatan itu menjelaskan secara rinci mulai dari  pemeriksaan Tim Penyelesaian Tunturan Ganti Rugi (TPTGR) atas temuan BPKP sejak tahun 2003; Pemberhentian  tidak dengan hormat 8 orang ASN; Pembangunan JTP Sagu hingga Pembangunan Gedung Kantor DPRD Flotim yang baru.

"Saya harus memberitahukan informasi ini supaya kita jangan menangkap mentah -mentah semua informasi tetapi harus meluruskan informasi sesungguhnya,” kata Bupati Anton Hadjon.

Bupati Anton Hadjon mengungkapkan, beberapa informasi di  lingkungan Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang tengah terjadi saat ini adalah dilaksanakannya sidang TPTGR yang serupa dengan sidang di pengadilan yangmana banyak yang beranggapan Bupati, Wakil Bupati dan Sekda bermaksud menambah beban para pegawai.

“Sidang TPTGR dimaksud untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan terhadap berbagai persoalan yang terbawa dari tahun ke tahun,’ ungkap Bupati Anton.

Dlanjutkan orang nomor satu di Flotim ini, hingga saat ini masih ada kasus yang terbawa sejak tahun 2003, 2004 yang merupakan hasil temuan yang tidak ditindaklanjuti. Mengingat persoalan yang mandek di perjalanan ini, pemerintah berkomitmen dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menyelesaikan persoalan – persoalan ASN tersebut melalui sidang TPTGR. Apabila ASN yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan kasusnya, maka proses penyelesaian kasusnya berakhir di tingkat TPTGR saja, namun dalam jangka waktu tertentu ASN yang bersangkutan tidak mampu menyelesaikannya maka pemerintah  berkewajiban untuk menyerahkan kasusnya kepada APH  untuk ditindaklanjuti.

“Jika dipahami secara baik sebetulnya langkah yang ditempuh pemerintah ini sesungguhnya sangat baik untuk menjaga ASN Flores Timur agar kasusnya tidak berakhir di tangan APH,” lanjutnya.

Terkait 8 ASN yang diberhentikan secara tidak hormat, Bupati Anton Hadjon mengatakan dirinya dengan berat hati memberhentikan para ASN tersebut namun sebagai Bupati, dirinya tetap menjunjung tinggi aturan ASN yang semakin keras terhadap pelanggaran yang dilakukan.  .

"Betul ada upaya banding yang dilakukan ASN ke Mahkamah Konstitusi terhadap keputusan ini namun saya mau katakan satu hari saja seorang ASN berada di penjara dengan pemberhentian secara tidak hormat maka ASN itu tidak mendapat apa – apa dari pensiunannya. Ini yang benar – benar kita jaga agar kita benar – benar bekerja untuk Flores Timur yang kita cintai ini,” tegas Bupati Hadjon.

Jalani Tugas Melayani Masyarakat Secara Transparan Dan Apa Adanya

Bupati Anton Hadjon adalah sosok bupati yang menjalankan tugas dan pelayanannya kepada masyarakat secara transparan dan apa adanya. Karakter yang sederhana dan merakyat tetap melekat dalam dirinya namun tegas dalam sebuah keputusan. Dalam mengemban tugas sebagai Bupati, dirinya tetap berpijak pada aturan yang ada sehingga semua keputusan selalu bermuara pada peraturan yang berlaku. 

“Negara ini telah menciptakan lembaga-lembaga dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Semua orang bebas untuk melihat dan memantau setiap pergerakan kami dan para ASN. Tidak ada hal yang ditutup – tutupi, semuanya transparan,” kata Bupati Hadjon.

Terkait aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan GERTAK Florata, Bupati Anton Hadjon mengatakan penyampaian aspirasi adalah hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi dan dalam aksi ini GERTAK menyampaikan 9 point dengan sangkaan kerugian keuangan negara. Dan jika ditemukan adanya kerugian keuangan negara dirinya mempersilakan untuk melaporkan kepada lembaga terkait.

“Semua lembaga sudah ada,  silakan melaporkan saja kalau itu ada bukti – bukti yang merugian keuangan negara,” tutur Bupati Anton.

Untuk pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Sagu, Bupati Anton Hadjon menjelaskan, JTP tersebut dibangun dengan menggunakan dana DAK yang ditetapkan dalam APBD tahun 2016 . Ketika  dirinya dilantik pada tanggal 22 Mei 2017,  Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Flores Timur, Anton Lebi Raya bersama tim perencana menemui dirinya. Kepada  Bupati Anton Hadjon,  Kadis Anton Lebi menyampaikan bahwa Dinasnya mendapat dana DAK yang diperuntukan  membangun beberapa JTP di Kabupaten Flores Timur, salah satunya JTP Sagu. Kadis Anton Lebi, juga menjelaskan bahwa pihaknya belum dapat melaksanakan pembangunan JTP tersebut mengingat hasil perencanaan menunjukan bahwa dengan angka sekian panjang jembatan hanya sampai dititik A dan tidak bisa mencapai titik B sebagaimana yang direncanakan semula.   Dijelaskan Bupati Anton Hadjon, titik A yang dimaksudkan Kadis Perhubungan itu adalah titik dimana jembatan itu tidak dapat berfungsi secara maksimal, karena ketika air laut mengalami  surut besar, maka para nelayan tidak dapat  menambatkan perahunya pada jembatan dimaksud.

Menindaklanjuti penjelasan Kadis Anton Lebi dan timnya, Bupati Anton Hadjon langsung menggelar rapat dengan mengundang Pimpinan DPRD  dan pihak Kejaksaan Negeri Flores Timur. Rapat yang berlangsung diruang kerja Bupati itu; Tim perecana  dipersilakan untuk melapor semua hasil perencanaanya.   Pada rapat bersama ini ditemukan tiga alternatif pilihan. Antara lain Pertama,  jembatan dibangun dengan kondisi yang ada, dimana para nelayan pada saat air laut surut besar tidak dapat menambatkan perahunya pada jembatan tersebut; Kedua, jembatan dibangun setelah mendapat tambahan anggaran, namun hal ini menurutnya tidak bisa karena berada pada pertengahan tahun dan Ketiga, jembatan tidak jadi dibangun dan konsekuensinya anggaran dikembalikan ke pusat.

Tiga pilihan ini yang dibuat dengan segala pertimbangan yang matang,  akhirnya disepakati jembatan ini tetap di bangun dengan kesadaran bahwa jembatan ini tidak berfungsi secara maksimal. Jembatan hanya berfungsi ketika air pasang besar, dia tidak bisa berfungsi ketika air surut besar.

"Setelah ada pertimbangan matang, kita menemukan tiga alternatif dengan segala konsekwensinya bahwa akan dilanjutkan lagi ketika ada anggaran pembangunan berikutnya,” ungkapnya,

Menurut Bupati Anton Hadjon, ujung jembatan tersebut masih ada besi yang lewat yangmana akan dipersiapkan untuk melanjutkan kembali pembangunannya ketika Pemerintah Daerah telah mempunyai anggaran pembangunannya.

“Kita akan melanjutkan lagi pembangunannya ketika sudah ada anggaran sehingga saya menugaskan pak Kadis Perhubungan untuk melakukan pertemuan dengan masyarakat Desa Sagu untuk menggambarkan kondisi  sebenarnya setelah jembatan itu selesai dikerjakan agar dibuatkan berita acaranya,” jelasnya.

Dari hasil pertemuan itu, menurut laporan Kadis Anton Lebi kepada Bupati Anton Hadjon,  masyarakat Desa Sagu setuju tetap dibangun dengan kondisi seperti yang disampaikan dengan harapan untuk nantinya bisa dianggarkan lagi dalam rangka memperpanjang tambatan yang ada. Hal ini dibuktikan dengan berita acara yang ditandangani oleh Kepala Desa dan Tokoh  masyarakat setempat.

"Ya kami setuju tetap dibangun dengan kondisi seperti yang disampaikan dengan harapan untuk nanti bisa dianggarkan lagi memperpanjang tambatan yang ada,” ungkap Bupati Anton Hadjon meneruskan pernyataan sikap masyarakat Desa Sagu yang dilaporkan Kadis Anton Lebi kepada dirinya.

Sementara itu terkait pembangunan Gedung Kantor DPRD Flores Timur, Bupati Anton Hadjon juga menyampaikan pembangunan itu dilakukan untuk memanfaatkan tanah aset Pemda Flotim yang pada jaman Bupati  Hendrikus Hengky Mukin, pada tahun 1997 penggusuran itu terjadi  yang pertama kali karena pemerintah hendak memiliki lahan. Tahun 2002 direalisasikan pembeliannya oleh Bupati Feliks Fernandez. Pada saat Bupati Yosni Herin memerintah, lokasi itu mau dibangun GOR,  namun ketika diukur lahan itu tidak luas seperti yang diperjualbelikan.  Namun jauh sebelum itu di saat Pak Simon Hayon sebagai Bupati, lahan itu  sudah diketahui luas sebenarnya tidak mencukupi untuk dibangun GOR karena lebarnya tidak cukup untuk sebuah lapangan.

"Ada anggapan karena bupatinya orang Waibalun, Ketua DPRDnya orang Waibalun semua bawah ke Waibalun. Itu anggapan yang keliru dan harus diluruskan dan saya mau meluruskan sejarah sesungguhnya atas tanah itu agar tidak terjadi polemik berkepanjangan. Tanah itu yang naksir pertama kali kan orang dari Ilebura, yang bayar tanah pertama kali juga orang dari Larantuka kota, dan saya hanya mau menfaatkan aset Pemda Flotim yang ada namun tidak terurus sekian tahun  bahkan hampir hilang begitu saja tanah itu. Saya berusaha untuk menyelesaikan persoalan – persoalan agar dapat dimanfaatkan,” tutur Bupati Anton Hadjon.

Bupati Flotim menegaskan lagi bukan karena orang Waibalun semua dibawah ke Waibalun namun dirinya lebih cenderung meihat azas manfaat dari tanah milik Pemda yang dibiarkan tidak ada pemanfaatannya sehingga dibangunkan Kantor DPRD Flotim mengingat usia Bale Gelekat juga sesungguhnya sudah tua dengan kondisi gedung yang sudah tidak layak digunakan lagi.

"Kita hanya mau menggunakan aset kita dan  kita butuh perkembangan kota ini. Waibalun itu juga masih masuk Kota Larantuka sehingga wajar saja kalau pembangunan gedung itu di Waibalun yang juga merupakan kawasan perkotaan,” tegasnya.

Bupati Anton sengaja menyampaikan hal ini karena dirinya menduga banyak orang memperbincangkan dirinya terutama di kalangan ASN terkait kebijakan yang ditempuh. Karena itu Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan apa adanya, bukan untuk pembenaran diri.

“Sekali lagi saya katakan, penyampaian ini bukan pembenaran diri tetapi saya menyampaikan apa adanya sesuai realita yang ada,” tutupnya.***

Sumber : jongflores.com