Jakarta Harus Berbenah, Gubernur Anies Dinilai Gagal Merealisasikan Janji Kampanye

Konferensi Pers Bersama Forum Warga Kota Jakarta  (FAKTA) (Foto : Ben/JurnalTimur) 

JURNALTIMUR.COM,- Forum Warga Kota Jakarta  (FAKTA) dalam catatan awal tahun menilai  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan gagal merealisasikan janji kampanye-nya. Sebab, pelayanan publik yang terasa saat ini masih jauh dari janji-janji yang disampaikan bahkan berbanding terbalik dengan kenyataan.

Dalam Konferensi Pers Bersama yang digelar FAKTA, di Jakarta, Kamis 10 Januari 2019, FAKTA menyebutkan masalah transportasi yang katanya terintegrasi, saat ini belum terealisasi. Solusi penyelesaian OK Otrip yang sebelumnya menjadi program Anies-Sandi dalam bidang transportasi massal terintegrasi yang saat ini berubah nama menjadi JakLingko semakin  tidak mencerminkan pola integrasi, tetapi lebih kepada kepentingan bisnis semata tentang penjualan kartu.

Penerbitkan Kartu JakLingko dinilai FAKTA terlalu menyulitkan karena sebelumnya selama ini sudah ada kartu Transjakarta. FAKTA mempertanyakan mengapa konsumen harus dirugikan dengan membeli kartu baru lagi? Mengapa pemerintah tidak melakukan  penyelarasan sistem kartu pembayaran elektronik  yang sudah ada?

Dalam catatan FAKTA,  KJP ++ (Kartu Jakarta Pintar Plus-Plus) yang menjadi salah satu program andalan Anies-Sandi juga menuai banyak kritik dari masyarakat DKI Jakarta. Permasalahan pada implementasi antara lain tidak tepat sasaran hingga tidak adanya check and balance dalam penerapan KJP.  FAKTA menemukan adanya penyalahgunaan kartu KJP seperti KJP yang bisa digunakan oleh orang lain, digunakan untuk belanja sembako dan belanja pakaian, hingga di beberapa sekolah KJP ditahan oleh pihak sekolah.

Sementara tingkat standar pelayanan publik di kelurahan, dalam catatan FAKTA saat ini mengalami penurunan kualitas. Indikatornya dilihat dari semakin lamanya masyarakat mengurus administrasi di tingkat kelurahan dibandingkan dengan pada tahun 2016 lalu.

FAKTA juga menemukan inskonstensi pemerintah dalam kebijakan  kawasan bebas asap rokok dimana  tidak adanya penegakan hukum bagi yang melanggar. 

Selain masalah Transportasi, KJP++ dan pelayanan publik, program lain yang belum terealisasi diantaranya, membuka 200.000 lapangan kerja baru melalui program OK-OCE, janji DP Nol Rupiah, Penataan Kaki Lima, pencabutan izin pulau reklamasi, masalah penggusuran dan program menjadikan Kepulauan Seribu sebagai kepulauan pembangunan mandiri.

Ketua FAKTA Azas Tigor Nainggolan dalam kesempatan itu mengatakan  Gubernur Anies tidak melakukan penataan birokrasi, karena akar masalah pada lemahnya birokrasi yang tidak bekerja. "Diperlukan perbaikan sistem secara menyeluruh dan bukan menghadirkan konsultan komunikasi," kata Tigor. 

Tigor juga menilai bahwa DPRD DKI saat ini tidak banyak melakukan kontrol bahkan dalam legislasi pun kinerjanya sangat buruk. Tigor mengharapkan agar pola komunikasi yang pernah terjadi antara warga dan gubernur di Balai Kota diterapkan kembali. 

Diakhir pemaparan catatan awal tahun dikatakan, kritik FAKTA ini diharapkan bukan menjadi senjata melemahkan kinerja tetapi untuk membangun kehidupan manusiawi warga Jakarta. (Ben)


Penulis : Benjamin Tukan
               tukanben@gmail.com