Mikael Mali : Politik Anggaran Pemerintah DKI Jakarta, Harus menjamin Keadilan Sosial

Calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar Dapil Jakarta Utara 2, Mikael Mali 

JURNALTIMUR.COM,-  Politik anggaran pemerintah DKI Jakarta, harus menjamin keadilan sosial bagi seluruh warganya. Hal ini mesti terutang dalam politik anggaran penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sungguh berpihak pada kebutuhan warga.

Berbicara dalam diskusi bertajuk “Peran Politisi Kristiani dalam Penguatan Politik Kebangsaan”, yang digelar di Jakarta, Kamis 18 Oktober 2018,  calon anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Golkar Dapil Jakarta Utara 2, Mikael Mali mengatakan, akar persoalan politik identitas akhir-akhir ini bisa dicari dari  persoalan ekonomi yang tidak merata.

“Bicara tentang politik kebangsaan, ekonomi harus menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Kalau tidak dibenahi dari hulu sampai ke hilir, maka kita akan terus begini akhirnya yang dibicarakan adalah politik identitas, politik kedaerahan, karena tidak meratanya keadailan sosial," tegasnya.

Menurutnya, selama ini sudah ada prosedur baku yang mengatur bagaimana sebuah APBD disusun, yakni  melalui rembuk rukun warga (RW), usulan langsung masyarakat, hasil reses DPRD dan musrembang. Sayangnya, dalam pelaksanaannya tidak selalu melibatkan rakyat.

"Aturan dan prosedur sama dan standar. Namun dalam  teknis pelaksanaan sangat bervariasi. Banyak warga tidak dilibatkan entah karena tidak diajak, ataupun karena tidak mengetahui perannya untuk memberikan usulan terhadap penyusunan anggaran pembangunan," katanya.

Dikatakannya, banyak warga yang tidak tahu adanya musrembang karena tidak dilibatkan. Akibatnya, dalam pelaksanaan pembangunan pun masih banyak warga yang merasa tersisih karena kebutuhannya tidak diakomodasi.


"Seluruh proses itu harus ada partisipasi masyarakat. Apakah penyusunan musrembang swarga di situ diajak. Itu yang menjadi soal. Sehingga jangan heran alokasi yang turun tidak sesuai harapan masyarakat,"ungkapnya. 

Dia menuturkan, selain dibutuhkan partisipasi rakyat, politik penganggaran pun membutuhkan legislator yang sungguh berpihak terhadap kebutuhan rakyat, Keberpihakan ini hanya mungkin terlasana dari legislator yang sungguh mengenal rakyatnya.

“Dalam praktik, politik penganggaran pada akhirnya menjadi kerja politisi. Kompromi di kalangan politisi banyak yang tidak diketahui rakyat. Karena itu politisi yang anggota legislatif harus sungguh mengenal keterwakilannya. Rakyat yang selama ini tidak dilibatkan pun harus punya wakil yang siap mengawal jalannya praktik penganggaran ini," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, menurutnya perlu pembenahan dari hulu sampai ke hilir termasuk membenahi keterwakilan politik dalam pemilu. “Pemilu harus menghasilkan wakil rakyat yang berkualitas, memahami kebutuhan rakyat dan  melibatkan rakyat," tegasnya.(ben)