Kampung Kota, Solusi Hak Hunian Layak

Diskusi bertema “Kampung Kota Solusi Hak Hunian Layak”. digelar di Goethe Haus, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018), (Foto : JurnalTimur/Benjamin Tukan)

JURNALTIMUR.COM,- Kampung sejauh ini menjadi tumpuan penting dalam menyediakan efektifitas hunian kota, namun, kenyataannya secara formal kampung masih dianggap sebagai permukiman "terlarang". oleh sebab itu tak sedikit kasus penggusuran telah menimpa kehidupan kampung kota hari ini.

Kenyataan pahit itu justru tidak diimbangi dengan pandangan kritis seberapa jauh kampung kota berperan dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau oleh masyarakat "informal" kota yang membutuhkan hunian terjangkau dan aksesibel untuk bertahan di kota.

Keterjangkauan hidup yang terpenuhi melalui kantung-kantung kampung kota itulah, geliat sektor kampung kota tetap dapat hidup dan bertahan sampai saat ini. untuk itu tema diskusi mengangkat sebuah ulasan yang jarang dilihat dan dimaknai oleh kebanyakan orang tentang kampung kota.

Diskusi  bertema “Kampung Kota Solusi Hak Hunian Layak”.menghadirkan pembicara antara lain Sejarawan JJ. Rizal, Arsitek Marco Kusumawijaya, Siti Rakhma dari YLBHI dan Indriana Pratiwi dari Rujak. Diskusi diselenggarakan di Goethe Haus, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/10/2018),

Hal utama yang menjadi sorotan dalam diskusi kali ini adalah terkait perilaku perencana kota yang melihat kampung kota justru sebagai bagian yang “mengganggu” keindahan kota. Maka dari itu, penggusuran kemudian menjadi solusi mudah yang dilaksanakan pemerintah kota.

Siti Rakhma dari YLBHI mengatakan, kasus penggusuran adalah kasus yang sangat serius. Pasalnya, penggusuran tak meninggalkan solusi bagi warga yang tergusur. “Kemana keluarga yang digusur? Masyarakat yang tergusur pindah ke rumah susun, namun disitu penderitaan dimulai,” ujarnya.

Hidup di rumah susun, warga kemudian dicekik oleh berbagai persoalan mulai dari kehilangan pekerjaan, tagihan sewa yang tinggi, biaya listrik yang mencekik dan lain-lain. “Berdasarkan penelitian LBH Jakarta, rumah susun sangat “mencekik” masyarakat,” ujarnya.

LBH mencatat, yang agak mengherankan orang yang tergusur adalah orang yang telah lama menghuni lahan tersebut, yang umumnya sudah tinggal lebih dari 20 tahun. ”Tinggal lama di sebuah hunian tidak menjamin masyarakat aman,” ujarnya.

Karena itu YLBHI merekomendasikan untuk permasalahan hak hunian, harus dilakukan prinsip keadilan untuk masyarakat. “Mendesain konsolidasi tanah perkotaan dengan cara berdialog dengan masyarakat, dan adanya reforma agraria yang diawali dengan menyelesaikan konflik,” tegasnya.

Sementara itu, Indriana Pratiwi dari Rujak mengatakan, kampung kota justru bisa menjadi solusi penataan kota yang layak. “Selama ini kampung kota adalah suatu entitas yang sangat beragam, namun hal mendasarnya adalah mereka bisa berkolaborasi,” ujarnya.

Marco Kusumawijaya, arsitek yang juga seorang urbanis menilai, pembangunan kota yang baik membawa semangat untuk tidak hanya mempertahankan kampung, tapi juga untuk meningkatkan kualitas kampung itu sendiri. “Kampung adalah perantara menuju komunitas yang lebih besar, dalam hal ini negara,” ujarnya.

Komunitas di kampung adalah komunitas yang nyata dengan segala aspek di dalamnya. Perencanaan kampung sekarang sebaiknya melibatkan penghuni aslinya. “Kampung mempunyai potensi untuk perencanaan masa depan sebagai kritik atas negara, modal, dan nafsu untuk membangun kota yang tidak terencana,” tegas Marco.(*)

Dari berbagai sumber