Bahas Kelanjutan Hibah, Menteri Susi Kembali Kunjungi Jepang

JURNALTIMUR.COM,-  Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang terus memperkuat kerja sama di bidang kelautan dan perikanan. Senin (30/10) malam, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan bahwa Pemerintah Jepang akan memberikan hibah kepada Indonesia dalam pembangunan 6 wilayah Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT).

“Hibah terbesar Jepang sepanjang sejarah. Never ever happen before. Ini baru pertama kali Jepang begitu antusias. Baru kali ini Jepang mau memberikan hibah in one shot,” ungkap Menteri Susi di Jakarta.

Untuk membahas kelanjutan rencana hibah tersebut, Senin malam itu juga, Menteri Susi bertolak ke Jepang. Menteri Susi akan bertemu dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) yang rencananya akan menghibahkan 1 miliar yen di setiap titik SKPT.

Hibah tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, pasar, coastal radar, dan sistem satelit di enam pulau terluar Indonesia, yaitu Sabang, Natuna, Morotai, Saumlaki, Moa, serta Biak.

Menurut Menteri Susi, hibah tersebut saat ini masih menunggu persetujuan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), namun ditargetkan November nanti sudah dilakukan penandatanganan hibah antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Susi menekankan bahwa tak ada kewajiban yang memberatkan Indonesia mengikuti pemberian hibah tersebut. Menurutnya, Indonesia juga tak lantas harus mengekspor hasil lautnya ke Jepang.

“Tidak ada ikatan dinas dengan hibah itu, tidak ada kewajiban yang mengikuti. Jualnya (hasil laut) terserah pengusaha kita. Unconditional,” ujarnya.

“Pokoknya Jepang kan bekerja sama dengan Indonesia sudah lama, berbisnis dengan Indonesia juga sudah lama. Apa dong insentif buat cita-cita Pak Jokowi (menjadikan) Indonesia poros maritim dunia? Masa enggak ada dari Jepang? Saya tagih reward-nya mana for the cooperation for 60 years. Jepang sangat maju di bidang perikanan, processing, teknologi pengamanan radar satelitnya, coastal radar, termasuk capacity building juga. Ya saya minta itu tok,” jelas Menteri Susi.

Meski tak ada kewajiban mengirim hasil laut ke Jepang, Menteri Susi akan mendorong ekspor ikan kayu dari Maluku Utara ke Jepang. Hal itu dilakukan karena Jepang mampu membeli dengan harga yang mahal untuk komunitas tersebut. “Tapi (komoditas perikanan) yang masuk ke sana (Jepang) itu kualitasnya premium. Kepiting bulunya satu lepas saja dia enggak mau,” tandas Menteri Susi. (kkpnews)

Sumber : kkp.go.id