Jalan Baru Atasi Konflik Papua, Jokowi Harus Beri Perhatian pada Dialog Jakarta-Papua

Diskusi Publik bertajuk “ Internasionalisasi Isu Papua, Kekerasan dan Agenda Dialog Jakarta-Papua,” yang berlangsung di Jakarta, Selasa, (13/06/2017).(Foto : JurnalTimur/Ben)

Penulis : Benjamin Tukan

JURNALTIMUR.COM, Masalah Papua bukan sekadar masalah ekonomi.  Masalah yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengakhiri konflik Papua dan menyembuhkan luka batin masyarakat Papua akibat konflik yang terjadi selama ini.

Dialog Jakarta-Papua yang selama ini banyak diusulkan berbagai kalangan mesti segera direspon pemerintah. Kantor Staf Presiden (KSP) dinilai tepat untuk memulai mempertemukan gagasan ini menjadi tindakan konkret.

Pendapat ini mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk “ Internasionalisasi Isu Papua, Kekerasan dan Agenda Dialog Jakarta-Papua,” yang berlangsung di Jakarta, Selasa, (13/06/2017).

Pembicara dalam diskusi ini Tokoh Papua Thaha Alhamid, Rektor Universitas Parahyangan Dr. Mangadar Situmorang, Direktur Imparsial Al Araf, Ketua Papua Resource Center Amiruddin al Rahab, dan Tenaga Ahli Deputi V KSP Dr. Theo Litaay.

Al Araf dalam paparannya menilai pemerintah telah gagal dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Dia mempertanyakan mengapa semua upaya pendekatan itu gagal.

"Pemerintah mesti refleksi mengapa konflik Papua masih terus terjadi, sementara upaya pendekatan sudah dilakukan, oleh pemerintah untuk menyelesaikan konflik Papua," katanya.

Dia menjelaskan, saat Orde Baru pendekatan militer dianggap opsi pertama dalam meredam  persoalan di Papua, tapi justru 32 tahun operasi militer di Papua tidak meredam dinamika gejolak di Papua, justru menimbulkan resistensi .

"Lebih lagi implikasi pendekatan keamaman berdampak pada kekerasan negara yang merujuk pada berbagai fakta pelanggaran HAM," jelasnya.

Dikatakannya, otonomi khusus (Otsus) yang dianggap “obat mujarab” pun akhirnya gagal. Era SBY dengan UP4B juga gagal. Sekarang Jokowi lebih pada soal ekonomi. Padahal masih banyak masalah konflik yang belum terselesaikan,” katanya.

Menurutnya,  pemerintah harus mengambil langkah yang komprehensif dalam menyelesaikan Papua, apalagi pemerintah Jokowi memiliki suara yang sangat tinggi di Papua saat pemilihan presiden.

" Ada keharusan moral, untuk mengambil jalan yang lebih, dalam menyelesaikan konflik Papua. Dalam kenyataan pendekatan ekonomi tidak cukup. Kita membutuhkan jalan baru untuk menyelesaikan konflik Papua. Ide dialog merupakan jalan baru menyelesaikan konflik Papua," ujarnya.

Senada dengan Al Araf, Dr. Mangadar Situmorang dalam paparannya mengenai isu-isu internasional tentang Papua, membenarkan bahwa dialog Papua merupakan cara penyelesaian masalah Papua.

“Persoalan Papua harus diselesaikan melalui dialog sebagai bagian wujud nyata pertanggungjawaban global pemerintah Indonesia,” kata Dr. Mangadar Situmorang.

Thaha Alhamid mengatakan pemerintah harus membuka diri  membangun formula hubungan dengan orang Papua di luar negeri. Namun, katanya, masalah Papua tidak berada di luar negeri tapi di Papua, ujung timur negeri ini.

“Cuma satu, segera buka dialiog dengan Papua. Tidak perlu jalan-jalan ke Papua. Yang lebih penting adalah jalan-jalan ke relung hati orang Papua,” ujar Thaha.  

Menyinggung soal konflik yang terjadi akhir-akhir ini di Papua, Thaha mengatakan bahwa perlu identifikasi yang jelas atas konflik yang terjadi, karena tidak semua karena militer dan polisi.

Dia meyarankan setiap terjadi konflik di Papua harus segera diatasi secara cepat termasuk mengungkap siapa pelakunya sehingga tidak menimbulkan persepsi yang salah.

 Menanggapi kebutuhan akan Dialog Jakarta-Papua, Amiruddin al Rahab  menyarankan agar pemerintah bisa memulai dengan membicarakan soal dialog dan membentuk tim agar siapa pun yang ingin membicarakan tentang Papua, tahu tempat menyampaikan.

 “ Buat kriteria, siapa yang bisa dilibatkan. Sehingga kita dalam mendiskusikan Papua ada alamat,"kata Amiruddin.

Dia menyarankan agar  Kantor Staf  Presiden  (KSP) harus mengambil inisiatif dan jangan mengharapkan inisiatif datang dari kementerian.