Pilkada Intan Jaya, KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Tidak Jalankan Putusan MK

JURNALTIMUR.COM,- Sengketa Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua, masih terus berlanjut. Usai kontestasi yang memakan korban jiwa, putusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua mewakili KPUD Intan Jaya memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yulius Yapugau-Yunus Kalabetme, dipersoalkan pasangan nomor urut tiga, Natalis Tabuni dan Yann Robert Kobogoyauw, yang perolehan suaranya bersaing ketat dengan pasangan terpilih. Salah satu alasannya, dasar penetapan kemenangan pasangan nomor urut dua dinilai tidak jelas.

Nahar A. Nasada, kuasa hukum Natalis Tabuni-Yann Robert Kobogoyauw, mengatakan sejak awal kliennya memenangi pilkada dengan suara sekitar 37.867 suara pada pleno pertama secara resmi KPU Provinsi sudah toki palu 3 kali.

"KPU Provinsi sempat menetapkan pasangan nomor tiga sebagai calon terpilih. Ketika ingin disahkan dan dituangkan melalui surat keputusan (SK) untuk ditandatangani, tiba-tiba masuk rekomendasi BAWASLU Provinsi untuk diubah kembali hasilnya," ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (7/5/2017).

Pada peleno yang ketiga kalinya Perubahan hasil suara membuat Natalis Tabuni-Yann Robert Kobogoyauw yang tadinya unggul, menjadi di posisi kedua yakni memperoleh 31.476 suara. Jumlah ini kalah dengan pasangan Yapugau-Yunus Kalabetme yang meraih 33.958. Hasil ini bukan merupakan jumlah total, sebab masih ada tujuh tempat pemungutan suara (TPS) yang disengketakan. Tujuh TPS ini pernah diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan lembaga itu, memerintahkan agar rekapitulasi di tujuh TPS dilanjutkan lalu ditambahkan pada hasil rekapitulasi sebelumnya. Berdasarkan hasil penghitungan, jumlah suara di TPS masih tersisa kurang lebih tiga ribu sekian suara, yang hasilnya menguntungkan Natalis Tabuni-Yann Robert Kobogoyauw.

Pleno kedua terjadi karena desakan dari Bawaslu Provinsi dan terjadi ketegangan antar KPU Provinsi dan Bawaslu Provinsi, sehingga menghasilkan suatu keadaan yang merugikan pasangan no urut tiga. Dimana salah satu poin Rekomendasi Bawaslu Provinsi adalah Memerintahkan KPU untuk dinolkan (Nihilkan) tidak memasukan hasil rekapitulasi tujuh TPS yang belum direkap itu. Bila tujuh TPS itu dihitung atau direkap maka ada sekitar 3 ribu suara ke kami, Jadi jika ditotal, kami dapat sekitar 34. 720 suara dan pasangan nomor dua 33. 958 suara, tuturnya.

Namun, lagi-lagi hasil ini dipersoalkan kembali oleh Saksi Pasangan calon Bupati no urut dua dan Bawaslu Provinsi Papua. Setelah pihak Bawaslu menyampaikan alasan keberatan, akhirnya diputuskan jika suara di tujuh TPS dinihilkan. 

Keputusan tersebut dipermasalahkan Natalis Tabuni-Yann Robert Kobogoyauw. Pihak kandidat petahana tersebut, menilai keputusan meniadakan hitungan suara di tujuh TPS melanggar perintah MK. Dalam amar Putusan MK jelas-jelas memerintahkan KPU Provinsi untuk merekap lanjutan bukan mendengar perintah Bawaslu lalu menolkan tujuh TPS dimaksud," katanya.

"KPU Provinsi kami nilai inkonsisten dalam mengambil keputusan. KPU dan Bawaslu Provinsi juga melawan perintah MK tentang rekap lanjutan yang harus dilaksanakan, maksimal 14 hari setelah pembacaan putusan. Ini melanggar undang-undang penyelenggara pemilu dan aturan tentang pilkada, yang memerintahkan penyelenggara harus patuh dengan putusan MK," papar dia.

Pada pleno rekapitulasi suara tujuh TPS sesuai Perintah MK itu terjadi suatu ke anehan, yang mana Pleno ini dilakukan tiga kali dan menghasilkan 2 SK dalam waktu yang hampir bersamaan. Pleno pertama  pada pukul 20.42 wit, pleno ke dua terjadi pukul 23.10 wit, pleno ke tiga pada pukul 23.35 wit yang mana pleno terakhir ini dimenangkan kepada pasangan No urut dua. Skor waktu dalam pleno ini terjadi lebih dari 7 kali. KPU Provisi Papua ini juga dianggap aneh. Sebab berdasarkan hasil rekapitulasi yang diinformasikan di situs resmi KPU RI, kpu.go.id, Calon kepala daerah terpilih ialah Natalis Tabuni-Yann Robert Kobogoyauw, dengan merahi suara 37.867 suara.

"Kalau dasar suara 37. 867 suara itu milik kami jelas. Berdasarkan penghitungan formulir C1-KWK yang dilanjutkan dengan DB1-KWK. Kalau mereka hanya menggunakan versi Panwas kabupaten, Bawaslu Provinsi Papua dan narasi-narasi saja, yang intinya berasal dari dugaan-dugaan pelanggaran PILKADA," tandasnya.

Oleh karena itu semua pihak bertahan diri karena perkara ini sedang bergulir di MK.

Keputusan MK kali ini akan keluar sebagai keputusan final atas perkara PILKADA Kabupaten Intan Jaya.

Seperti diketahui  Bartolomius Mirip berpasangan dengan Deny Miagoni bernomor urut 1 juga bertarung  Yulius  Yapugau SE- Yunut Kalabetme nomor urut 2 dan  Natalius Tabuni- Yann Roberth Kobogauw dengan nomor 3 serta Thobias Zonggonau-Hermaus Miagoni pasangan calon bernomor 4 (*)