Gonjang-ganjing Politik Jelang Pilgub Papua 2018

Oleh : Paskalis Kossay

Berawal dari penggeledahan KPK di ruang kerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua pada medio Februari 2017 lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe langsung menyikapi dengan begitu emosional, mengancam akan perang dengan pihak-pihak yang mengganggu proses pelaksanaan pembangunan daerah.

Paskalis Kossay

Pernyataan tegas Lukas Enembe tersebut menjurus kepada tokoh-tokoh lain yang bersiap-siap maju sebagai calon Gubernur dalam Pilgub 2018. Tak segan-segan, dalam sebuah apel upacara ASN tingkat Provinsi Papua, Lukas Enembe langsung menuduh pihak-pihak yang mencoba mengganggu kebijakan pembangunan yang dijalankannya demi kepentingan politik Pilgub 2018.

Tidak lama setelah itu pada awal Maret 2017 lalu , Lukas Enembe kembali mengeluarkan pernyataan tegas mengusir Kapolda Papua keluar dari Papua. Dan juga menuding institusi Polri di Papua ikut merusak pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di 11 daerah kab/kota.

Pernyataan tegas Lukas Enembe tersebut  dimuat berbagai media massa lokal dan nasional, sehingga memaksa Kapolri Tito Karnavian menurunkan tim khusus untuk menyelidiki kebenaran tuduhan Gubernur Lukas Enembe tersebut.

Setelah mencermati gelagat politik yang dimainkan Lukas Enembe sebagai Gubernur yang berkuasa hari ini, maka bisa dipastikan konstelasi politik Papua menjelang Pilgub 2018 akan diwarnai dengan gonjang-ganjing yang mengarah pada  aksi-aksi kekerasan. Nampaknya Lukas Enembe tidak rela jabatan Gubernur terlepas begitu saja ke tangan tokoh Papua lain.

Hal ini terkesan sejak dari awal,  Lukas Enembe mulai menunjukkan arogansi politiknya seolah-olah jabatan gubernur hak warisan keluarga. Padahal sejatinya, jabatan gubernur adalah jabatan politik dimana setiap warga negara berhak menduduki jabatan tersebut dengan cara yang demokratis bukan dengan cara ancam-mengancam apalagi dengan cara kekerasan.  

Dalam era demokratisasi dan transparansi seperti sekarang ini, sebenarnya tidak boleh ada lagi nada-nada ancam,mengancam. Sebenarnya sebagai seorang publik figure baiknya menunjukkan keteladanan nilai-nilai demokrasi dan transparansi agar secara tidak langsung rakyatnya terbangun jiwa demokratis .

Rakyat sebenarnya sudah mulai sadar terhadap nilai politik demokratis, namun anehnya prilaku politik elit Papua sendiri tidak menunjukkan nilai demokratis. Elit politik Papua masih menganut politik kampungan dengan mengandalkan mobilisasi rakyat , mengajak rakyat untuk melakukan tindakan yang tidak demokratis dan melawan hukum. Akibatnya rakyat kecil yang menjadi korban demi keuntungan politik para elit.

Sungguh memprihatinkan ketika mencermati dengan baik dinamika politik Papua belakangan ini. Papua masih saja berkutat sekitar politik ala kampungan. Sementara daerah lain sudah lebih maju meninggalkan politik kampungan yang acak-acakan itu.  Di Provinsi tetangga dekat,  Papua Barat misalnya, politik ala kampungan sudah mulai ditinggalkan. Sedangkan di Provinsi Papua, politik ala kampungan ini masih terpelihara.

Apalagi politik sistem noken yang sampai hari ini masih diandalkan oleh politisi yang berkuasa. Sistem noken dibuatnya sebagai modal sarana demokrasi terpimpin untuk merebut suara demi kelanggengan posisi kekuasaan. Oleh karena itu dalam Pilgub 2018 sistem noken di 14 daerah kabupaten pegunungan tengah sudah menjadi fokus garapan suara penguasa.

Demokrasi sistem noken ini adalah wujud dari demokrasi politik kampungan tadi. Apakah selamanya kita terus bertahan dengan sistem noken ini ? Padahal lingkungan strategis sudah mulai berubah. Masyarakat makin lama mulai sadar akan hak dan kewajiban politiknya. Masyarakat sudah mulai tahu kapan dan untuk siapa menggunakan hak demokrasi politiknya.

Namun para elit tidak sadar kalau rakyatnya sudah mulai sadar akan hak dan kewajiban politiknya. Mestinya para elit politik harus mulai membuka diri menunjukkan sikap politik yang santun, yang demokratis, saling menghargai hak politik masing-masing.

Para elit mestinya mengarahkan rakyat supaya hidup berdampingan, tetap saling hormat-menghormati hak dan kewajiban politik setiap warga. Tidak perlu manuver politik yang ujung-ujungnya menyusahkan rakyat.

Tulisan sederhana ini mengingatkan semoga Pilgub 2018 tidak lagi bermain politik yang gontok-gontokan. Tidak lagi pakai ancam-mengancam. Tegakkan demokrasi yang sebenarnya, saling menghargai hak politik masing-masing pihak.

Paskalis Kossay, Politisi Papua