Rakornas Kepariwisataan ke-IV, Prospek Cerah Pariwisata Dunia Jadi Acuan

Foto Ilustrasi : Danau Kelimutu-Flores (Foto : FBC)

JURNALTIMUR.COM,-  Kementerian Pariwisata (Kemenpar)  menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepariwisataan ke-IV sebagai upaya meningkatkan sinergitas semua unsur pariwisata dalam pentahelix (akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media) untuk mencapai target  kunjungan 15 juta wisatawan mancanegara (wisman) dan 265 juta pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) pada 2017 mendatang.

Rakornas yang dibuka sekaligus sebagai keynote speech oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya tersebut berlangsung selama dua hari (Selasa dan Rabu, 6-7/12)  di Grand Ballroom Hotel Sultan Jakarta.

Rakornas ke-IV  yang mengangkat tema “Indonesia Incorporated, Meraih Target 15 Juta Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan 265 Juta Perjalanan Wisatawan Nusantara Tahun 2017”  kali ini mengagendakan sejumlah  pembahasan implementasi program prioritas Kemenpar antara lain; digital tourism, homestay, dan konektivitas udara.

Menpar Arief Yahya menegaskan, kunci keberhasilan pembangunan kepariwisataan nasional tidak lepas dari peran serta semua pemangku kepentingan (stakeholder);  kalangan akademisi, pelaku bisnis, komunitas,  pemerintah dan media sebagai kekuatan pentahelix.

“Kerjasama semua unsur pariwisata ini sebagai Indonesia Incorporated  menjadi kekuatan kita untuk mewujudkan target 2017 hingga 2019 mendatang,” kata Menpar Arief Yahya.

Menpar Arief Yahya menegaskan kembali amanat  Presiden Joko Widodo agar pertumbuhan sektor pariwisata dipercepat dan diakselerasikan  untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. “Pemerintah dalam program pembangunan lima tahun ke depan fokus pada sektor; infrastruktur, maritim, energi, pangan, dan pariwisata. Penetapan kelima sektor ini dengan pertimbangan signifikansi perannya dalam  jangka pendek, menengah, maupun panjang  terhadap pembangunan nasional. Dari lima sektor tersebut  pariwisata ditetapkan sebagai leading sector  karena dalam jangka pendek, menengah,  dan panjang pertumbuhannya positif,” kata Menpar Arief Yahya.

Menurut data Badan Pariwisata Dunia (UNWTO) dan WTTC 2015,  sektor pariwisata memberikan kontribusi sebesar 9,8% Produk Domestik Bruto (PDB) global, kontribusi terhadap total ekspor dunia sebesar US$ 7,58 triliun dan foreign exchange earning sektor Pariwisata tumbuh 25,1%, dan pariwisata membuka lapangan kerja yang luas; 1 dari 11 lapangan kerja ada di sektor pariwisata. Dibandingkan dengan sektor lain, pembangunan pariwisata merupakan yang paling mudah menciptakan lapangan kerja (pro-job), pengentasan kemiskinan (pro-poor), mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth), dan melestarikan lingkungan hidup (pro-environment). Dalam konteks ini, pariwisata memiliki prinsip  “Semakin dilestarikan, Semakin Mensejahterakan”.

Prospek cerah pariwisata dunia tersebut menjadi acuan  dalam menetapkan target pariwisata nasional ke depan. Presiden telah menetapkan target pariwisata  dalam lima tahun ke depan atau 2019 harus naik dua kali lipat, yakni; memberikan kontribusi pada PDB nasional sebesar 8%, devisa yang dihasilkan Rp 240 triliun, menciptakan lapangan kerja di bidang pariwisata  sebanyak 13 juta orang, jumlah kunjungan wisman 20 juta  dan pergerakan wisnus 275 juta, serta indeks daya saing pariwisata Indonesia berada di ranking 30 dunia.

Implementasi Program 

Menpar Arief Yahya pada kesempatan itu memaparkan program priortas Kemenpar yang akan dikembangkan dan diimplementasikan tahun 2017 antara lain digital tourism, homestay, dan konektivitas udara. Menpar menegaskan untuk meningkatkan kunjungan wisman secara signifikan go digital menjadi strategi yang harus dilakukan khususnya untuk merebut pasar global  sebagai  pasar utama.

“Kondisi pasar sudah berubah. Wisatawan  melakukan perjalanan (traveler);  mulai dari  mencari dan melihat-lihat informasi (look), kemudian memesan paket wisata yang diminati (book) hingga membayar  secara online (pay).  Gaya hidup wisatawan dalam mencari informasi destinasi, memperbandingkan antar produk, memesan paket wisata, dan berbagi informasi kini telah mereka lakukan secara digital. Dengan kata lain kini wisman  melakukan search and share menggunakan media digital,” kata Menpar Arief Yahya.

Sementara itu, untuk implementasi program pembangunan 100.000 homestay  sebagai program pembangunan ‘desa wisata’  di 10 destinasi wisata prioritas  (Danau Toba-Sumatera Utara; Tanjung Kelayang-Bangka Belitung; Tanjung Lesung-Banten; Kepulauan Seribu-DKI Jakarta; Candi Borobudur-Jawa Tengah; Bromo Tengger Semeru-Jawa Timur; Mandalika-Lombok NTB; Labuan Bajo-Flores NTT; Wakatobi-Sulawesi Tenggara; dan Morotai – Maluku) akan dimulai tahun 2017. Baru-baru ini Kemenpar telah mensayembarakan desain homestay tersebut dan hasil karya para pemenang sayembara itu akan dijadikan sebagai model dalam upaya  mengembalikan arsitektural tradisional yang khas di 10 destinasi prioritas tersebut.

Untuk implementasi program pembangunan konektivitas udara, Menpar Arief Yahya mengatakan  ketersediaan kapasitas seat sebanyak 19,5 juta oleh berbagai perusahaan maskapai penerbangan (airlines) Indonesia dan asing saat ini hanya cukup untuk menenuhi target kunjungan 12 juta wisman pada 2016,  untuk target 15 juta wisman tahun 2017 membutuhkan tambahan 4 juta seat.  Sedangkan untuk  target 20 juta wisman pada 2019 perlu total tambahan 10,5 juta seat pesawat. Tambahan 4 juta seat  untuk  mendukung pencapaian target 15 juta wisman perlu dilakukan upaya antara lain;  kecukupan slot bandara tertentu, kecukupan air service agreement (ketersediaan air traffic right) serta menambah direct flight regular berjadwal maupun charter dari pasar potensial.

Rakornas Kepariwisataan ke-IV diikuti  sekitar 700 peserta antara lain; anggota Komisi X DPR, instansi Kementerian/Lembaga terkait, kalangan akademisi, industri, asosiasi pariwisata, dan media massa. Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) antara Kemenpar dengan  Kementerian/Lembaga lain serta penyerahan anugerah indeks pariwisata kepada Kabupaten/Kota yang memiliki peringkat Top 10. (Biro Hukum dan Komunikasi Publik)