Mendagri Ajak Organisasi Dharma Wanita Berperan Atasi Masalah Bangsa

Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Auditorium Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016) (foto ; jurnaltimur)

JURNALTIMUR.COM,- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengajak para ibu yang tergabung dalam organisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP) untuk berperan serta mengorganisir masyarakat untuk atasi masalah bangsa.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu dalam sambutan pada acara Seminar Nasional Dharma Wanita Persatuan (DWP) di Auditorium Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (4/10/2016).

Acara seminar bertema 'Peran DWP Mendukung Sukses MEA', dihadiri Ketua Umum DWP Wien Ritola Tasmaya, Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta Happy Farida Djarot dan para istri aparatur sipil negara (ASN) se-Indonesia.

Menurut Tjahjo Kumolo, para ibu perlu memikirkan ke belakang pada masalah yang sering didengungkan setiap presiden baik itu Presiden Soekarno hingga Presiden  Joko Widodo (Jokowi)  yakni terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Selama 71 tahun Indonesia merdeka, kata Tjahyo, baru masalah sandang yang bisa dinikmati. Negara  ini belum bisa menyelesaikan masalah pangan dan papan.

 " Masalah perumahan, para PNS saja, prajurit TNI dan Polri juga belum punya rumah pribadi, termasuk hal-hal tentang pangan. Negara kita besar, tetapi urusan daging dan garam masih impor, " ujar Tjahjo.

" Tidak hanya urusan perut kita, urusan perut ternak, kita masih mendatangkan 5 juta jagung. DKI saja, tolong dikoreksi jika salah, butuh 23 ribu ekor sapi per bulan. Ketersediaan sapi lokal dari berbagai daerah hanya bisa memenuhi 30 persennya saja, sedangkan 70 persen masih impor dari Australia," sambungnya.

Tjahjo dalam kesempatan itu juga menyinggung soal masalah pendidikan di Indonesia. Dia menyatakan, 20 persen dana dari APBN, yakni Rp 400 triliun digelontorkan untuk pemerataan pendidikan, namun hasilnya juga belum maksimal.

"Jangankan Papua, Di Jawa masih banyak sekolah kumuh, lalu kepala sekolah masih diberikan tugas sebagai pimpinan proyek bangunan. Rp 400 T biaya pendidikan yang tidak jelas, urusan sekolah saja belum bisa, apalagi pemberdayaan kualitas SDM. Pak Jokowi sudah mencoba 2 tahun ini, memetakan dengan baik, ke mana Rp 400 T anggaran pendidikan. Kita perlu reformasi, perlu gerakan, perlu revolusi, untuk memikirkan ke mana uang Rp 400 T itu," paparnya.

Selain masalah kebutuhan masyarakat dan pendidikannya, menurut Tjahjo  ada empat ancaman lain  yang harus diperhatikan, diantaranya, pertama adalah narkoba dan tingginya angka kematian ibu, kedua ketimpangan sosial, ketiga masalah korupsi dan keempat persoalan terorisme serta radikalisme.

"Inilah yang menjadi peran dari DWP. Melalui ibu-ibu sebagai mitra kerja pemerintah dari tingkat pusat sampai desa/kelurahan, harus memberi pemahaman ke masyarakat, khususnya ibu-ibu dan anak-anak untuk menghindari masalah tadi,” ungkap Mendagri. (Ben).