Komnas Perempuan MoU dengan Lemhanas

JURNALTIMURCOM,- Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI)  di Gedung Lemhannas,  Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

 15/Oktober 2018 lalu. 

Selain Komnas Perempuan, lembaga lainnya yang turut serta menandatangani Nota Kesepahaman dengan Lemhannas ini adalah: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

Komnas Perempuan diwakili langsung oleh Ketua Komnas Perempuan Azriana  sedangkan Lemhannas oleh Gubernur Lemhanas Letjen (Purn) Agus Widjojo . Kemendagri diwakilkan Mendagri  Tjahjo Kumolo.

Gubernur Lemhannas, mengatakan Nota Kesepahaman ini merupakan kesepakatan melakukan kerjasama pengembangan sumber daya manusia di setiap lembaga, dengan pendidikan dan pelatihan.

Selain juga untuk melakukan komunikasi dan koordinasi yang lebih baik lagi bagi

masing-masing lembaga tersebut. Bagi Komnas Perempuan, maka penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan perpanjangan dari Nota Kesepahaman yang pernah dilakukan sebelumnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menambahkan, dengan adanya kelanjutan kerja sama rutin Kemendagri dengan Lemhanas, Indonesia dapat memiliki para pemimpin yang punya pola pikir komprehensif integral, memahami masalah ketahanan nasional, serta berwawasan nusantara.

"Yang pertama adalah pejabat-pejabat eselon 2 yang akan masuk ke eselon 1 di Kemendagri itu wajib untuk mengikuti Lemhanas. Kemudian gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan pimpinan DPR RI, baik tingkat 1 maupun tingkat 2," Tjahjo menjelaskan.

Berikut kata sambutan dari Ketua Komnas Perempuan

Yang saya hormati

-Bapak Tjahyo Kumolo, Menteri Dalam Negeri RI

-Bapak Agus  Widjojo, Gubernur  Lembaga  Ketahanan Nasional Republik

Indonesia

-Ibu Yualita Widyadhari, Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia

-Bapak Bagus Puruhita, Wakil Gubernur Lemhannas RI

-Bapak Iriawan, Sestama Lemhannas RI

-Bapak Karsiyanto, Deputi Pendidikan Tingkat Nasional Lemhannas RI

-Bapak Djagal Wiseso Maseno, Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas

-Bapak Guntur Ciptolelono, Deputi Pemantapan Nilai Kebangsaan Lemhannas

RI

-Seluruh Pejabat Tinggi Lemhannas RI yang hadir, mohon maaf saya tidak

sebutkan satu persatu

-Para Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan

- Dan para undangan sekalian yang saya muliakan

Selamat Pagi, Salam Sejahtera dan Salam Nusantara, Pertama-tama, perkenankan saya selaku Ketua Komnas Perempuan mengucapkan terimakasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI, atas kesediaan untuk melanjutkan kerjasama dengan Komnas Perempuan, setelah berakhirnya periode kerjasama sebelumnya pada tahun 2017. Kerjasama ini dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bersama kedua lembaga dalam mewujudkan kehidupan kebangsaan yang menjunjung tinggi pelaksanaan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga HAM Nasional yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, dan kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005. Lembaga ini didirikan dengan tujuan

mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia, serta meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Komnas Perempuan memandang penting melakukan kerjasama dengan Lemhannas RI sebagai salah satu lembaga negara strategis dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, serta berperan menyiapkan kader-kader pemimpin nasional yang potensial, baik karena fungsi utama Lemhannas RI di bidang Pengkajian dan Pemantapan

Nilai Kebangsaan, maupun pada konsep Geopolitik dan Geostrategi Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.

Komnas Perempuan memandang peran penting yang dilakukan oleh Lemhannas RI dapat bersinergi dengan tujuan Komnas Perempuan. Untuk itu, melalui kerjasama pada periode sebelumnya Komnas Perempuan telah mengirimkan perwakilannya sebagai Peserta dalam Pendidikan di Lemhannas, dan

berharap pada periode ini kerjasama tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut pada ruang-ruang sinergi untuk mewujudkan pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.

Komnas Perempuan merupakan salah satu lembaga yang menghasilkan pengetahuan tentang kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, yang dalam kenyataannya memiliki keterkaitan dengan persoalan tata kelola kebangsaan dan ketahanan nasional. Melalui kerjasama ini Komnas

Perempuan berharap pengetahuan tersebut menemukan ‘wadah’ untuk diramu menjadi pengetahuan baru yang akan berkontribusi pada perubahan perilaku dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, agar semangat dan cita-cita Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945, dapat

diwujudkan.

Dalam rangka menjalankan tugas yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005, Komnas Perempuan telah melakukan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, dalam bentuk Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan, dan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia dalam bentuk Laporan Tahunan. Dari 20 tahun melakukan Pemantauan, Komnas Perempuan memandang persoalan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, tidak dapat lagi dilihat sebagai persoalan perempuan semata. Dari data yang dihimpun selama 20 tahun ini,  terlihat bahwa kekerasan terhadap perempuan telah memberikan dampak yang sistemik dan berkelanjutan. Jika negara atau pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah abai dalam membaca situasi ini, maka bukan hanya perempuan yang akan mengalami dampak secara sistemik, tetapi negara juga

akan menghadapi krisis-krisis yang disebabkan masalah akut yang tidak ditangani dengan baik.

Komnas Perempuan mencatat, pasca reformasi upaya demokratisasi guna mendekatkan pada tujuan dan cita-cita kebangsaan, juga mengalami hambatan dan kendala yang sangat serius, akibat pelembagaan diskriminasi. Hambatan tersebut berpotensi menghantarkan bangsa Indonesia pada disintegrasi bahkan keruntuhan, melalui pengikisan kewibawaan hukum dan pengikisan ideologi serta kebhinekaan bangsa. Salah satu hambatan tersebut berupa hadirnya kebijakan diskriminatif, yang

telah didokumentasikan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2009-2016. Kebijakan diskriminatif ini muncul karena beberapa persoalan antara lain, defisit kualitas demokrasi, pengikisan kewibawaan dan kepastian hukum, serta kepemimpinan dan mekanisme nasional.[ Atas Nama Otonomi Daerah: Pelembagaan Diskriminasi dalam Tatanan Negara – Bangsa Indonesia; Laporan Pemantauan Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan – Komnas Perempuan].

Kebijakan diskriminatif merupakan buah dari persoalan-persoalan tata kelola berbangsa dan bernegara yang selalu disembunyikan untuk didialogkan. NKRI menjadi pudar warnanya ketika dari barat ke timur aparatur negara tidak kokoh dalam menyuarakan konstitusi sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Hal ini menjadi temuan Komnas Perempuan ketika menghimpun kebijakan diskriminatif. Dampak dari kebijakan diskriminatif tentu sangat berpengaruh pada indikator ketahanan nasional yang telah dibangun Pemerintah melalui Lemhannas RI. Oleh karena itulah Komnas Perempuan merasa penting untuk mendialogkan persoalan yang telah dipaparkan di atas menjadi langkah strategis yang dilakukan melalui kerjasama Lemhannas RI dan Komnas Perempuan.

Dengan kerjasama ini Komnas Perempuan mengharapkan dapat mewujudkan mimpi bersama membangun Ketahanan Nasional bersama Lemhannas melalui upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan, termasuk mengurangi hadirnya kebijakan diskriminatif, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Demikian sambutan dari saya, semoga dalam waktu dekat Lemhannas dan Komnas Perempuan dapat bertemu, guna membicarakan strategi pelaksanaan MoU ini dalam kegiatan-kegiatan yang terintegrasi pada setiap deputi. Terimakasih atas perhatian ibu bapak sekalian, selamat siang.

Azriana

Ketua Komnas Perempuan