KOLOM PASKALIS KOSSAY : Papua Masih Butuh Perlakuan Khusus

Oleh Paskalis Kossay 

Walaupun sudah diberlakukan Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang merupakan landasan khusus bagi penyelenggaraan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam memajukan kesejahteraan rakyat Papua, namun rasanya belum cukup memadai mengakomodasi kepentingan kemajuan rakyat Papua.

Sudah hampir 17 tahun diberlakukan Undang - Undang Otonomi Khusus tersebut akan tetapi implementasi amanat Undang - Undang tersebut masih tumpang tindih menyebabkan kemajuan kesejahteraan rakyat Papua terabaikan. Rakyat Papua tetap tertinggal dalam lingkaran kemiskinan akut, seperti sulit untuk segera keluar dari lingkaran itu.

Seluruh aspek kehidupan yang pokok tetap berada dalam kondisi keprihatinan mendalam. Seperti bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masih tertinggal jauh dari harapan hidup setiap rakyat Papua.Orang berada dalam posisi kebimbangan dan Semakin tidak jelas perjalanan arah hidupnya. Seperti berada dalam persimpangan jalan.

Akibat pemberlakuan undang - undang Otonomi Khusus itu, Papua dibanjiri dengan sejumlah uang negara, namun kolerasi banjir uang dengan hasil kemajuan kesejahteraan hampir tidak terhubung, Kebanjiran uang masuk perlu dievaluasi menyeluruh. Mungkin pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron dalam pengambilan kebijakan. Maka evaluasi menyeluruh adalah solusi terbaik untuk membenahi sistem dan mekanisme pendekatan pembangunan Papua.

Pemerintah pusat sudah tidak pernah perduli dengan keberadaan Otonomi Khusus di Papua. Semua kebijakan pemerintah pusat dipaksakan berlaku secara nasional diberlakukan di Papua. Padahal Papua sudah diberlakukan Otonomi Khusus. Maka konsekuensinya adalah Papua harus diberikan porsi kekhususan. Misalnya kasus penerimaan praja IPDN , atau rencana penerimaan CPNS 2018 , Papua mesti diberikan quota khusus. Tidak bisa disamakan dengan daerah lain yang bukan daerah dengan status Otonomi Khusus.

Memang tidak bisa dipungkiri lagi alasan mendasar jika Papua minta perhatian khusus oleh negara. Sebab secara berbangsa dan bernegara, Papua baru diakui sebagai bagian dari Indonesia sejak Pepera 1969' . Selama 25 tahun Papua masih daerah rebutan oleh Belanda dan Indonesia, sehingga berdampak buruk pada ketertinggalan dalam semua aspek pembangunan. 

Setelah Papua berintegrasi dengan Indonesia pun, Papua masih terjebak dalam konflik laten yang mengganggu stabilitas pembangunan daerah, sehingga hampir 30 tahun Papua berada dalam konflik kemanusiaan. Hampir tidak pernah dibangun kemajuan kesejahteraan rakyat Papua.

Dengan demikian sampai dengan saat ini orang Papua sebenarnya masih membutuhkan perhatian khusus oleh negara dalam rangka mendongkrak kemajuan kesejahteraan rakyat Papua. Oleh karena itu kebijakan negara yang bersifat strategis harus dipertimbangkan baik dengan kekhususan Papua. Seperti rencana penerimaan CPNS tahun 2018 ini , Papua mesti diberikan jatah khusus. Mekanisme seleksi penerimaannya diserahkan kepada daerah untuk diatur sesuai dengan kebutuhan daerah.

Sesungguhnya Papua masih membutuhkan 50 tahun lagi perhatian khusus oleh negara. Tidak bisa dipaksakan Papua disejajarkan dengan daerah lain di Indonesia. Sebab pengalaman sejarah dari mulai pergerakan pembangunan daerah jauh berbeda. Papua baru bergerak dengan pembangunan sejak 1980-an. Itupun masih dalam tekanan rejim otoriter dan militerisme. Papua baru bergerak dengan pola yang normal sejak setelah pemberlakuan Otonomi Khusus ( 2001 ). Karena itu masih tertinggal khususnya dalam aspek pembangunan sumber daya manusia. Dan mulai lebih terasa di era Presiden Jokowi ini. 

PNS salah satu lapangan kerja yang memberikan banyak orang harapan. Karena itu banyak orang berjibaku untuk memperebutkan jatah CPNS yang disiapkan oleh negara. Dalam konteks ini dari sisi kompetitif , orang Papua tentu dikalahkan. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor. Bisa oleh kelemahan kompetensi SDM, bisa oleh faktor nepotisme, bisa oleh faktor politis. 

Oleh karena itu negara mesti memproteksi hak dasar hidup orang Papua dengan landasan Otonomi Khusus Papua.

Paskalis Kossay, Intelektual dan Politisi Papua