Perbatasan : BNPP Perlu Diperkuat

Ilustrasi 

JURNALTIMUR.COM,-  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto mengungkapkan, dalam rangka meningkatkan manajemen pengelolaan perbatasan, maka sudah seyogyanya Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) diperkuat perannya.

"Kita perlu penguatan BNPP," ungkapnya saat menghadiri Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).

Menurut Wiranto, penguatan BNPP tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang (UU) Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP yang harus semakin diperkuat.

"BNPP memiliki tugas yang berat karena harus berkoordinasi dengan hampir seluruh kementerian dan lembaga. Dalam kaitan tersebut BNPP memerlukan manajemen pengelolaan perbatasan yang lebih baik," ujarnya.

Di samping itu, Wiranto juga mengingatkan, paradigma pengelolaan perbatasan sekarang ini bukan lagi hanya mengenai sektor pertahanan saja, tapi juga sebagai wilayah di mana sumber dayanya perlu dimanfaatkan secara maksimal demi kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga merupakan Ketua BNPP mengatakan sejauh ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dibantu oleh TNI beserta kementerian lain sudah membangun seluruh wilayah perbatasan.

         

Menurut Tjahjo, pembangunan infrastruktur ekonomi di wilayah perbatasan bahkan 99 persen telah selesai. 

      

"Hal ini sebagaimana arahan bapak Presiden dan Wakil Presiden di awal masa kabinet bahwa perbatasan harus selesai dalam dua tahun," kata Tjahjo.  

Rakor Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2017 dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dan  sejumlah menteri Kabinet Kerja. Rapat koordinasi ini mengambil tema 'Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Konektivitas, Kedaulatan Pangan dan Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017'. (*)