Menjadi Birokrasi Tanpa Jiwa, Gubernur NTT dan Bupati Mabar “Dikotbahi” Romo Max Regus

JURNALTIMUR.COM--- Dalam kasus Pantai Pede di Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT),  Gubernur NTT dan Bupati Mabar secara faktual kehilangan legitimasi politik. Dalam kondisi seperti ini telah terjadi malaise kekuasaan dalam diri pejabat terrsebut karena hanya menjadi mesin kekuasaan atau birokrasi tanpa jiwa. 

Fenomena sosial politik itu disoroti dua peneliti asal NTT yang saat ini, sedang menjadi peneliti di Eropa, yakni Romo Max Regus Pr, Peneliti di School of Humanities, Tilburg University, the Netherlands dan Cypri Dale, peneliti di Institute of Social Anthropology, Bern University, Switzerland.

Romo Max Regus Pr, sosiolog yang sedang meneliti di Belanda

Secara akademis, kedua peneliti ini menilai Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan Bupati Mabar Agus Dula sedang memperlihatkan gejala Malaise Kekuasaan Akut.

Menurut Romo Max dan Cypri, Pemerintah terlihat tidak rational ketika memaksakan privatisasi pantai publik untuk jadi hotel atau resort milik pihak swasta, padahal di pihak lain, aspirasi masyarakat tetap tidak berubah, tetap mempertahankan pantai itu sebagai pantai dan ruang terbuka untuk kepentingan publik.

“Sikap ini memperlihatkan gejala Malaise Kekuasaan Akut yang sedang menggerogoti politik dan kekuasaan di NTT dan Manggarai Barat. Malaise Kekuasaan itu semacam gejala umum dari depresi dan sakit mental dan moral yang mengindikasikan atau ada bersamaan dengan penyakit-penyakit akut lain,” ujar Romo Max Regus Pr.

Dalam keterangan pers yang diterima media ini (01/4/17), Romo Max dan Cipry menyoroti bahwa  malaise kekuasaan itu Itu berhubungan dengan paradoks kekuasaan. “Gubernur NTT sudah terlalu lama berada di tampuk kekuasaan,” kata kedua peneliti ini. “Kekuasaan yang berada terlalu lama di genggaman akan menyebabkan depresi etis mengerikan dari kekuasaan,” kata mereka.

Menurut mereka lagi, soal Pede, sebetulnya dapat menjadi titik penting bagi Gubernur NTT untuk menghentikan semua bentuk kerja sama dengan investor dalam penggunaan kawasan Pede. “Itu tidak dilakukan, malahan mengabaikan teriak protes dari publik,” tutur kedua peneliti ini dalam siaran persnya.

Frans Lebu Raya dan Agus Dula (foto : floresa.co)

Lebih dalam dari itu, Romo Max dan Cipry menilai Gubernur NTT berkeras hati dan memperlihatkan dirinya sebagai ‘mesin kekuasaan atau birokrasi tanpa jiwa.

Sehingga tak ayal, sekali lagi kedua peneliti itu, tanpa basa basi, menyebut Frans Lebu Raya sedang mempertontonkan  sikap ‘tegar tengkuk’ sebagai penguasa lokal. “Dalam dalam konteks Pede terlihat semacam ‘political not-working’ di tubuh para penguasa,” ungkap Romo Max dan Cipry. (fadli)