Sekali Lagi tentang HIV-AIDS di Papua

Oleh : Paskalis Kossay

Masalah HIV-AIDS di Tanah Papua sekali lagi perlu diingatkan untuk ditangani secara serius. Di tengah kegaduhan membicarakan pemilihan kepala daerah (Pilkada), penyakit yang mematikan seperti HIV-AIDS ini sepertinya tenggalam untuk dibicarakan, padahal beberapa hari belakangan ini koran lokal di Papua memberitakan tentang masalah HIV-AIDS. Sedikit berhenti membicarakan Pilkada, kita perlu berbicara juga tentang HIV-AIDS ini.

Merujuk pada Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua per-30 Juni 2014 menunjukkan angka penyebaran HIV-AIDS mencapai 17.639 kasus terdiri dari 6.579 kasus HIV dan 11.060 kasus AIDS. Dari jumlah tersebut 1.229 orang telah meninggal dunia. Sementara di Provinsi Papua Barat terdapat 1.386 kasus, terdiri dari 743 HIV dan 643 AIDS.

Paskalis Kossay

Penyakit yang mematikan ini tersebar begitu cepat di seluruh pelosok wilayah kabupaten/kota di Tanah Papua. Jika dibandingkan dengan penyebaran secara nasional dari 42 persen kasus HIV-AIDS di Indonesia sebagian besar berada di Papua. Hal ini ditunjukan dengan angka prevalensi penularan HIV-AIDS di Papua telah mencapai 2,4 persen tahun 2007 dan kini mulai menurun 2,3 persen tahun 2013.

Sejumlah kalangan berpendapat, peningkatan kasus HIV-AIDS di Papua dikarenakan oleh lemahnya sistem edukasi, dan juga banyaknya pekerja seks komersial yang kebanyakan masuk dari luar Papua. Demikian pula perilaku pria yang tidak menggunakan alat pengaman pada saat melakukan hubungan seks bebas. Faktor pemicu lain juga adalah  masalah narkoba.

Dari data kasus HIV-AIDS sebagaimana tersebut diatas, akhirnya menimbulkan berbagai opini dan persepsi yang beragam di dalam masyarakat, antara lain dikatakan penyakit HIV-AIDS, adalah kutukan Tuhan. Tetapi sering juga ada pernyataan keras bahwa penularan HIV-AIDS sengaja disebarkan oleh pemerintah untuk memusnahkan  etnis Papua.   Jika dicermati baik, jumlah 17.639 kasus HIV-AIDS di Papua dan 1.386 kasus HIV-AIDS di Papua Barat sesungguhnya sangat memprihatinkan. Oleh karena, dibandingkan dengan jumlah penduduk Papua dan Papua Barat dari kurang lebih 5 juta jiwa, penyakit HIV-AIDS ini kemungkinan besar sudah menggerogoti setengah dari jumlah penduduk 5 juta jiwa tersebut.

Memang tidak mudah diketahui angka pasti, namun pola penyebarannya diibaratkan seperti teori puncak gunung es, dimana sebagian kecil puncaknya saja kelihatan tetapi sesungguhnya sebagian besar masih tersembunyi belum bisa diketahui pasti. Keadaan inilah sering orang Papua bersuara keras, mempersalahkan pihak lain bahkan sering mempolitisasi keadaan, bahwa penyebaran HIV-AIDS ini sengaja disebarkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghilangkan etnis Papua. Suara-suara sumbang seperti ini selalu terdengar dimana-mana, dikemas sebagai isu politik untuk membentuk opini publik dengan tujuan menyudutkan posisi pemerintah.

Untuk menyikapi penganggulangan penyebaran HIV-AIDS di Tanah Papua sebenarnya sudah dan sedang dilakukan berbagai program baik oleh pemerintah sendiri melalui KPAD maupun lembaga swasta (LSM) lain yang peduli HIV-AIDS. Dana yang disiapkan dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS pun selalu tersedia. Selain itu, bantuan dari luar negeri juga terus mengalir.

Kita ketahui bersama bahwa untuk menanggulangi penyebaran HIV-AIDS, secara nasional pemerintah telah lama membentuk wadah khusus yang menangani penanggulangan HIV-AIDS ini. Wadah ini disebut Komisi Penanggulangan HIV-AIDS Indonesia. Sistem kerja serta struktur organisasinya sudah terbentuk sampai ke daerah-daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Melalui wadah inilah semua bantuan pemerintah maupun bantuan lain dari lembaga-lembaga donor berupa dana maupun SDM diarahkan demi penanggulangan penyebaran HIV-AIDS di Indonesia. Namun, pergerakan penanggulangan HIV-AIDS oleh wadah yang namanya Komisi Penanggulangan HIV-AIDS ini belum begitu membumi . Buktinya dari waktu ke waktu angka penyebaran HIV-AIDS selalu terus meningkat.

Di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah terbentuk Komisi Penanggulangan AIDS daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Tanah Papua. Komisi penanggulangan AIDS daerah tersebut selama ini banyak memiliki program kerja dalam rangka penanggulangan HIV-AIDS di Tanah Papua.  Tetapi program yang dihasilkan rupanya masih bersifat statis dilakukan secara sporadis dan parsial hanya untuk kalangan tertentu yang dianggap berpotensi resiko tinggi. Maka hasilnya pun belum semua penduduk Papua bisa menyadari bahaya akan HIV-AIDS sehingga terbukti angka penyebaran HIV AIDS di tanah Papua dari waktu ke waktu selalu meningkat tajam.

Mencermati program kerja Komisi Penanggulangan HIV-AIDS daerah Papua dan Papua Barat yang masih bersifat monoton dan parsial tadi, maka dipandang perlu adanya sebuah gerakan moral yang mesti datang dari semua komponen masyarakat Papua. Gerakan moral sebagaimana dimaksud harus digerakan secara terus menerus selama 1-2 tahun dengan melibatkan partisipasi seluruh komponen masyarakat Papua.  

Gerakan ini disuarakan melalui berbagai media yang tersedia, secara teknis dipadukan dalam program kerja Komisi Penanggulangan AIDS Daerah.  Untuk menggerakan gerakan moral ini perlu disiapkan tenaga relawan khusus, mereka bertindak sebagai penggerak terhadap tema-tema kampanye penanggulangan HIV-AIDS yang telah disiapkan KPAD untuk disosialisasikan ke seluruh daerah kabupaten/kota. Para relawan atau penggerak  tersebut dibekali sedemikian rupa, lalu diterjunkan pada daerah-daerah yang dipandang lebih strategis dan berisiko tinggi, seperti di Kota Jayapura, Kota Wamena, Kota Merauke, Kota Timika, Kota Nabire, Kota Manokwari dan Kota Sorong.

Pada posisi simpul ini, kota-kota strategis tersebut para relawan akan mulai bergerak melakukan kampanye penanggulangan HIV-AIDS dengan berbagai metode kepada semua lapisan masyarakat, entah datang kepada masyarakat kampung, masyarakat pemuda, masyarakat mahasiswa, kalangan pegawai negeri, kalangan ibu rumah tangga, dan lain-lain yang sekiranya dianggap berpotensi resiko tinggi. Gerakan ini harus digulirkan mulai tahun ini semata-mata untuk segera mungkin menyelamatkan manusia Papua dari ancaman kepunahan yang jumlahnya tidak lebih dari 0,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia.  Jika tidak segera dilakukan dengan gerakan moral seperti ini, dikhawatirkan antara 25-30 tahun ke depan populasi etnis Papua bisa hilang.  Dan hal ini sudah diprediksi oleh sebagian pemerhati masalah-masalah kemanusiaan.

Kita perlu optimis bahwa partisipasi masyarakat dalam menanggulangi HIV-AIDS ini akan sangat tinggi, sebagaimana partisipasi yang ditunjukan dalam pilkada. Asalkan harus adanya pemicu dengan berbagai cara sehingga dari ketidaksadaran, menuju kesadaran dan kemudian menjadi gerakan bersama. Bagaimana pun kesadaran untuk mememerangi termasuk melindungi mereka yang sudah terkena adalah pintu masuk yang baik menyelamatkan kehidupan ini.

Psakalis Kossay, Politisi Papua