Kejar Ketertinggalan, Kota-kota di Indonesia Timur Mulai Tunjukkan Perbaikan Tata Kelola

Ilustrasi 

JURNALTIMUR.COM,- Studi  Tata Kelola Ekonomi Daerah (TKED) yang dilakukan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) sepanjang 2016 menunjukkan enam dari sepuluh kota dengan tata kelola ekonomi terbaik  berada di Indonesia bagian timur. Studi ini pun menunjukkan, tata kelola telah mulai dijadikan instrumen dalam membangun daya saing dan pembentukan iklim investasi yang kondusif.

Direktur Eksekutif KPPOD Robert Na Endi Jaweng mengatakan, studi TKED 2016 telah memperlihatkan bahwa peningkatan kinerja tata kelola tidak lagi didominasi daerah-daerah di Indonesia Barat. "Daerah-daerah di belahan tengah dan timur mulai menunjukkan perbaikan tata kelola dan mengejar ketertinggalan," ujar Endi di Jakarta, Selasa (31/1).

Dalam susunan peringkat TKED 2016, mulai muncul kota-kota di wilayah timur Indonesia dan berskala ekonomi sedang atau menengah pada susunan peringkat 10 besar terbaik. Adapun sepuluh peringkat ibukota provinsi dengan tata kelola terbaik antara lain Pontianak, Gorontalo, Semarang, Samarinda, Palu, Makassar, Banda Aceh, Kendari, Manado, dan Ambon.

Enam kota tersebut antara lain Ambon, Manado, Kendari, Palu, Makassar, Samarinda,dan Gorontalo. Sementara, empat kota dengan tata ekonomi terbaik lainnya adalah Pontianak, Banda Aceh, Kendari, dan Semarang. Adapun Pontianak terpilih menjadi kota paling baik di antara sembilan lainnya.

Ada 10 indikator dalam penilaian tata kelola ekonomi oleh KPPOD ini. Indikator tersebut antara lain perizinan usaha, ketenagakerjaan, biaya transaksi, akses dan kepastian hukum, interaksi pemerintah daerah dengan pelaku usaha, program pengembangan usaha swasta, kapasitas dan integritas kepala daerah, infrastruktur daerah, keamanan dan resolusi konflik, serta kualitas peraturan daerah.

Pontianak, dinilai unggul terutama pada variabel kualitas infrastruktur dan kapasitas serta integritas kepala daerah. Berbanding terbalik dengan Pontianak, Medan menempati posisi paling bawah sebagai kota dengan hampir seluruh variabel tata ekonominya buruk.

Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Na Endi Jaweng mengatakan, bahwa inovasi yang dilakukan pemerintah daerah menjadi faktor kunci dalam perbaikan tata kelola di daerah Indonesia Timur.

Pemerintah Gorontalo misalnya, mendapat penilaian terbaik dalam program pengembangan usaha swasta. Salah satu inovasi yang dilakukan adalah dengan pengembangan klaster komoditas unggulan UMKM hingga tingkat kecamatan lewat program Kawasan Ekonomi Kecamatan (KEK).

Ada juga Palu yang ternyata bersih dari pungutan liar atau retribusi pemerintah daerah yang memberatkan pelaku usaha. Dijelaskan Robert dalam ANTARA, di Palu, bukan hanya bebas dari pungutan informal, pelaku usahanya juga secara korporatif tidak merasa keberatan terhadap biaya pajak, retribusi, dan donasi Pemda yang sifatnya resmi.

Begitu pula Makassar yang cukup baik dalam menata ekonominya, terutama dalam interaksi antara pemerintahnya dengan pelaku usaha. Di Makassar, pemerintah daerahnya mengembangkan program Smart City (kota pintar) dan forum komunikasi rutin bulanan dengan pelaku usaha.

Namun, prestasi kota-kota di Sulawesi itu ternyata jauh dibandingkan kota-kota besar di Jawa seperti Bandung dan Surabaya. Bandung berada di peringkat 16, sementara Surabaya di peringkat 27 dari 32 kota yang dinilai. Sementara Jakarta tidak masuk penilaian karena merupakan ibu kota Negara.

Studi TKED 2016 sendiri bertujuan untuk memberikan gambaran kualitas tata kelola ekonomi di 32 daerah non-ibukota di Indonesia. Gambaran kualitas diukur berdasarkan sejumlah variabel pilihan yang menjadi domain kewenangan pemerintah daerah dan berbasis kebutuhan dunia usaha.

Robert menyarankan, strategi perbaikan iklim investasi dan daya saing daerah dapat dimulai dengan meningkatkan tata kelola, dan juga perluasan reformasi, khususnya reformasi regulasi, kelembagaan, dan pelayanan usaha di bidang ekonomi. (*)

Sumber :

beritagar.id

katadata.co.id

ekonomi.warta10.com