Pesta Rakyat, Tiada “Perang” dalam Pilkada

 

Ilustrasi Pemilu (Foto; FBC)

Berita terkait Pemilihan kepala daerah memang kini begitu ramainya. Bukan juga karena beberapa media umum mengarahkan fokus liputan ke pilkada, tapi juga karena memang banyak media diadakan hanya untuk pilkada, menyokong kandidat tertentu, atau sekedar meramaikan suasana.

Pada sisi yang lain, pemberitaan tentang Pilkada yang tergolong banyak memang sesuatu yang dianggap lumrah. Bayangkan saja, pada Pilkada serentak Februari 2017 diikuti 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota yang tersebar merata dari timur ke barat Indonesia. Jika saja satu wilayah dengan dua media, dan masing-masing setiap hari menurunkan 2 berita maka setiap hari ada 404 berita yang diunggah ke publik Indonesia. 

Fenomena pemberitaan dalam hubungan dengan pilkada memang suatu yang biasa-biasa saja. Bahkan dalam konteks tertentu pemberitaan media (yang banyak itu) diharapkan mencerahakan pilihan masyarakat, membawa rasa ingin tahu masyarakat dan lebih dari itu menimbulkan partisipasi politik rakyat pada urusan pemilihan pimpinan daerah sekaligus terlibat mengevaluasi  dan mencari solusi yang terbaik dalam pembangunan wilayah. 

Menjadi persoalan bila pemberitaan tentang Pilkada  dibingkai sebagai ajang peperangan. Tak habis-habisnya bermunculan kata "perang" dalam pemberitaan tentang Pilkada. Rupanya yang terbaca:  pilkada menjadi ajang konflik, dan pertentangan dua pihak atau lebih. Ada kecendrungan untuk mendominasi, dan membuat pihak lain mati tak berdaya. Begitu juga ada banyak potensi untuk menyelesaikan pertentangan, namun sengaja disembunyikan sebelum kemenangan itu diraih. 

Menggunakan kata "perang" dalam pemberitaan menyangkut pilkada, selanjutnya isitilah yang berhubungan dengan perang diikutsertakan. Menyebutkan kata perang disusul dengan kandidat tertentu, seolah-olah menggambarkan kandidat yang bersangkutan tengah memiliki seluruh kelengkapan untuk berperang.

Tak kurang dari situ, hanya lantaran keinginan untuk mematikan lawan, berbagai cara lain ditempuh. Selalu muncul cara-cara politik belah bambu, seperti mengangkat yang satu menginjak yang lain. Memuji seorang, menghina yang lain. Menjegal, menjebak dan menohok.

Praktik pemberitaan pun tak ubahnya dengan cara berpolitik "belah duren", hanya aroma sekedar memamerkan janji,  sementara yang diuntungkan tetap saja mereka yang dekat dengan kekuasaan atau kandidat yang sedang dibela. Semuanya terjadi untuk  menaikan tensi emosi pembaca yang berarti menaikan kunjungan pembaca pada media tersebut. Atau juga mencoba  memenangkan kandidat yang diusung. 

Model-model pemberitaan media dalam hubungan dengan pilkada perlu terus dikritisi. Memang, beberapa media telah sanggup melewati ataupun sudah menentukan arah baik dalam pemberitaan yang tidak melihat pilkada sebagai ajang peperangan. Bahkan hal yang dilakukan adalah menjelaskan proses, memperkenalkan program, dan menampilkan rekam jejak kandidat sebagai referensi pemilih. 

*** 

Dari realitas media, ke realitas sosiologis, Pilkada pun sesungguhnya bukan ajang peperangan.  Pemilihan kepala daerah adalah suatu ritinitas biasa, ajang rakyat memberikan evaluasi kepada proses yang sudah berjalan, menetapka proses yang akan datang, juga kesempatan memilih yang terbaik dari para calon.  Tidak ada yang perlu diperangi, ataupun dimatikan semuanya dengan caranya menentukan arah mana yang dituju. 

Tugas kandidat dan timnya adalah memperkenalkan cara hidup berdemokrasi yang sesungguhnya hingga menerima kemenangan pilkada bukan menjadi kekuatan sesorang atau sekelompok.Keterbukaan dimulai dari kandidat sendiri, sebelum terlanjur menuding kesalahan pada elit politik partai di luar sana.

Pada tempatnya, Pilkada harus diarahkan menjadi pesta rakyat. Pesta bukan dalam pengertian bagi-bagi uang. Tapi suatu cara berpesta untuk mengakhiri sesuatu, mempertahankan atau  memulai sesuatu. Baru setelah itu hasil pilkada dapat diklaim bahwa itu adalah pilihan rakyat. 

Masih tinggal beberapa bulan lagi kita mengikuti proses menuju Pilkada. Bahkan tahun-tahun kedepan masih ada pilkada. Tak terkecuali media ini yang masih terus memperbaiki cara-cara pemberitaan, kita masih punya kesempatan untuk bebenah, memperkenalkan cara hidup di alam demokrasi demi kebaikan bersama. 

 -----------------------

Redaksi menerima tulisan berbentuk artikel, laporan perjalanan, dan opini. Tulisan harus orisinal dan belum pernah dipublikasikan di media lain. Pengiriman disertai alamat email dan nomor telpon/HP. Redaksi berhak mengedit tanpa mengubah substansi isi.

Kirim artikel, laporan perjalanan, dan opini  ke email : redaksijurnaltimur@gmail.com