Penduduk Miskin Papua Bertambah 52.620 Jiwa

 

Kota Jayapura (Foto : JurnalTimur)

JURNALTIMUR,- Jumlah penduduk miskin Papua selama setahun terakhir meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statisistik (BPS), lebih dari 52.620 jiwa jatuh ke bawah garis kemiskinan selama periode tersebut. Dengan demikian penduduk miskin Pulau Papua secara agregat membengkak dari 1,08 jiwa per  Maret 2015 menjadi 1.14 juta jiwa per maret 2016. Ini justru anomaly karena pada saat yang sama jumlah penduduk miskin di daerah lain berkurang.

Padahal, menurut berita Kompas 21 Juli 2016, pemerintah terus menggenjot investasi swasta dan pemerintah ke Papua. Investasi pemerintah diukur dari dana otonomi khusus, misalnya, yang meningkat hampir dua kali lipat selama enam tahun terakhir, yakni dari Rp. 3.85 triliun tahun 2010 menjadi Rp. 7.7 triliun pada 2016. Ada pula dana tambahan infrastruktur yang juga meningkat dalam porsi lebih kecil, yakni dari Rp. 1.4 triliun pada 2010 menjadi 1.8 triliun tahun 2016.

Sebagaimana berita Antara,  26 Juli 2016, data laman BPS Papua, mengungkapkan, bila dilihat menurut tipe daerahnya, penduduk miskin di Papua terkonsentrasi di daerah perdesaan pada Maret 2016 sebanyak 37,14 persen. Sedangkan jumlah penduduk miskin di wilayah perkotaan, menurut BPS, hanya terdapat sebesar 4,42 persen.

         

BPS mengungkapkan, garis kemiskinan (GK) di perkotaan pada Maret 2016 sebesar Rp466.985, lebih tinggi dari GK perdesaan yang mencapai Rp412.991. BPS mencatat pada periode September 2015-Maret 2016 , Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan kecenderungan kenaikan yang sangat signifikan.

         

Hal itu mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauh dari garis kemiskinan, dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Akar Masalah 

Menurut Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Revrisond Baswir sebagaimana dikutip dari Kompas  21 Juli 2016, konsep kemiskinan yang digunakan BPS menggunakan ukuran daya beli. Oleh karena itu ia menduga inflasi salah satu penyebab bertambahnya jumlah penduduk miskin di Papua. 

Revrisond juga menilai, kebijakan pusat untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua cenderung mereplikasi model pembangunan di Jawa dan Sumatera. Model yang dimaksud misalnya dengan menggenjot jenis investasi yang dalam konteks Papua kurang bisa menyerap tenaga kerja lokal.