Sejumlah Tantangan Pasca Divestasi Saham Freeport.

JURNALTIMUR.COM.  Sejumlah tantangan bakal dihadapi pasca divestasi Saham Freeport. Tantangan itu diantaranya persoalan tata kelola yang rawan praktik korupsi, nepotisme dan  intervensi juga pada manfaat bagi rakyat Papua.

Hal ini mengemuka dalam diskusi yang menyertai peluncuran buku karya peneliti dan penulis masalah pertambangan khususnya masalah yang menyangkut PT Freeport, Ferdy Hasiman. Buku berjudul “Freeport: Bisnis Orang Kuat vs Kedaulatan Negara”diluncurkan di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Buku  setebal 367 halaman dan diterbitkan Penerbit Kompas ini, mengulas Freeport, baik dari sudut pandang sejarah, analisis finansial (kinerja), hubungan Freeport-Negara, Freeport-Papua dan rantai bisnis pengusasa-pengusaha yang selama ini dekat dengan akses kekuasaan.

Sebagai pembicara diskusi, Menteri BUMN 1999-2004 Laksamana Sukardi dan Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Rizal Kasali. Sementara moderator diskusi  Wartawan Kompas Pieter Gero.

Laksamana Sukardi mengatakan sejumlah tantangan yang harus dihadapi Inalum pasca divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Di antaranya mengenai governance atau tata kelola.

"Tantangan ada tiga, pertama Governance. Tata kelola di BUMN itu rawan intervensi. Apalagi supply chain-nya besar," kata Sukardi

Dikatakan, upaya untuk menjaga tata kelola yang baik di tubuh Freeport harus terus dilakukan. Salah satunya bisa ditempuh dengan menjadikan Freeport sebagai perusahaan publik.

Rizal Kasali mengingatkan Freeport pasca divestasi  harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, khususnya Papua di bidang ekonomi dan pengembangan sumber daya. “ Jangan lagi terulang kasus gas Arun di Aceh. Setelah gasnya habis, rakyat dapat apa? Kata Rizal.

Ferdy Hasiman menuturkan, banyak pengusaha dan orang kuat di Indonesia  mulai era Orde Baru hingga reformasi sekarang berebutan menjadi partner bisnis dengan PT Freeport Indonesia. Mereka terlibat dalam bisnis jasa memasok Bahan Bakar Minyak (BBM), bahan peledak, jasa pembangunan pelabuhan sampai catering.

“Pengusaha-pengusaha lokal ini termasuk orang-orang kuat yang memiliki akses dengan kekuasan dan partai politik. Selain itu, Freeport juga ditopang oleh kekuatan global dan negara asalnya, Amerika Serikat,” kata Ferdy

Untuk diketahui, PT Freeport Indonesia, perusahan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Timika, Papua, resmi melepas sebagian sahamnya ke Indonesia hingga 51.23 persen pada 21 Desember 2018. Saham ini dibagi menjadi 41, 23 persen milik Inalum dan 10 persen milik pemerintah Provinsi Papua. Bersama Pemerintah Kabupaten Mimika. Freeport McMoran Inc selaku perusahan induk memegang saham 48, 77 persen. (Ben)


Penulis Berita : Benjamin (tukanben@gmail.com)