Badan Pengelolaan Otonomi Khusus, Kebijakan Penting dan Strategis

Oleh : Paskalis Kossay

Akan ada terobosan baru yang akan dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe, bersamaan dengan perampingan struktur kelembagaan jajaran Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) Pemerintahan Provinsi Papua.

Paskalis Kossay 

Selain kebijakan perampingan OPD di lingkungan pemerintahan Provinsi Papua, Gubernur Lukas Enembe, akan membuat terobosan baru , yaitu akan membentuk Badan Pengelolaan Otonomi Khusus. Badan ini bertujuan untuk lebih fokus mengelola dan mengendalikan program sesuai amanat Otsus, seperti program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar, dan pengendalian kependudukan.

Dengan demikian Badan Otsus ini akan lebih maksimal pelayanan pembangunan khusus kepada rakyat orang asli Papua sehingga diharapkan dalam 5 tahun kepemimpinan Gubernur Lukas ke depan ada kemajuan optimal dicapai.

Kebijakan ini sangat tepat dan perlu diapresiasi. Sebab sudah hampir 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus ini, soal kesejahteraan orang asli Papua selalu menjadi sorotan dari berbagai pihak . Karena itu mesti ada kebijakan khusus yang memproteksi untuk pemberdayaan orang asli Papua dalam semua bidang kehidupan. Sehingga melalui Badan Otsus ini , mampu merumuskan program - program yang terarah langsung menyentuh pada kebutuhan dasar orang asli Papua.

Kebijakan ini penting dan strategis untuk mengurus kepentingan hidup bagi orang asli Papua. Karena itu semua pihak memberi perhatian dan dukungan baik moril maupun gagasan untuk memboboti rencana pembentukan Badan ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan kepada Gubernur Lukas Enembe.

Sehubungan dengan itu perkenankan saya memberikan masukan sebagai berikut :Pertama,  badan Otsus ini dibentuk terpisah dari struktur kelembagaan struktur OPD Pemerintahan daerah Provinsi Papua.

Kedua, lembaganya bersifat adhock dengan masa tugas selama 5 tahun dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Ketiga, personil yang mengawaki Badan ini bersifat non struktural, berasal dari kalangan luar pemerintahan dibantu oleh sekretariat Badan yang dikendalikan oleh seorang ASN eselon II dan dilengkapi dengan struktur organisasinya sesuai kebutuhan.

Keempat,  dalam naskah pembentukannya diberikan kewenangan penuh untuk mengendalikan program yang diamanatkan Otsus, yaitu : pendidikan, kesehatan dan gizi, ekonomi kerakyatan, infrastruktur dasar, kependudukan, lapangan kerja bagi orang asli Papua.

Kelima, jika Badan Otus ini melekat menjadi bagian dari OPD , maka peran maksimal yang diharapkan akan terbentur dalam sistem kerja ASN. Karena itu ide yang baik ini mesti bergerak secara maksimal lepas dari sistem pemerintahan tetapi pengelolaan administrasi dan pertanggung jawaban kinerja tetap mengikuti mekanisme dan sistem pemerintahan.

Demikian beberapa hal di atas saya sampaikan sebagai bentuk apresiasi saya terhadap ide besar ini. Semoga Badan ini berhasil membuat terobosan baru kemajuan bagi orang asli papua . Tuhan memberkati dan menyertai selalu setiap langkah dan kebijakan bapak gubernur. 

Paskalis Kossay, Politisi Papua