Penguatan Kelembagaan KPU Intan Jaya

Oleh Krismas Bagau

Kita selalu menemukan distorsi dan paradoks dari berbagai fenomena konflik yang berhubungan dengan pemilihan umum baik itu dalam pemilihan kepala daerah dan pemilihan gubernur (Pilkada dan Pilgub ), Pemilihan Legislatif (Piileg), maupun Pemilihan Presiden (Pilpres).  Serangkaian persoalan seperti mobilisasi massa, politik uang munculnya kampanye hitam merupakan sebagian hal yang memicu konflik. Belum lagi bila kita bicara tentang ketidaktransparan penyelenggara pemilu yang menyebabkan adanya kecurigaan yang juga dapat memicu konflik. Semua peristiwa politik yang berada dalam masa pemilu berhubungan erat dengan KPU.

Kita melihat dan  membaca demokrasi lokal di Indonesia sarat dengan masalah. Sedikit saja perbedaan, selalu berujung pada konflik. Masing-masing pihak bersikukuh mempertahankan pendapatnya dan mengklaim kemenangan. Pokok soal seputar konflik inilah yang mengharuskan KPU untuk selalu siap senantiasa berdiri tegak bekerja dengan independen, profesional, imparsial, objektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas.

 

Krismas Bagau 

Tulisan ini menyoroti sejumlah carut marutnya konflik dalam Pilkada maupun Pileg di Kabupaten Intan Jaya dan mengusulkan beberapa hal yang berhubungan dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Salah satunya melalui penguatan kelembagaan. 

Kita melihat dan menyaksikan peristiwa yang menyerang korban bagi masyarakat dalam berbagi kesempatan dari dinamika politik lokal mau pun nasional. KPU daerah harus memiliki mekanisme khusus untuk meredam konflik pilkada, Pileg, Pilgub dan Pirpres dan melakukan  Penguatan dengan mekanisme prosedural dalam pemilihan umum dengan mendepankan netrealitas dan independensi. 

Kita melihat di luar soal kesiapan para penyelenggara dan optimisme pemerintah akan terlaksananya pemilu, hemat penulis beberapa soal masih perlu diberi catatan khusus. Hal ini penting dalam rangka menumbuhkan lingkungan demokrasi yang berkualitas. Beberapa soal itu diantaranya:

Pertama, masalah yang berhubungan dengan kesiapan Partai Politik. Pemilu 2019 masih akan diwarnai meningkatnya persaingan antar partai dalam memperebutkan kursi. Dalam pilkada kedepan pun akan terjadi hal yang sama,  kandidat berebutan untuk mendapat dukungan Partai Politik. 

Kendati setiap partai politik memiliki mekanisme penjaringan kandidat, persaingan diantara calonadalah fenomena yang tak terhindarkan. Dapat saja persaingan yang tercipta karena partai politik memburu calon-calon yang memiliki potensi kemenangan yang tinggi, tapi juga bisa karena memburu calon-calon yang memiliki kesiapan dana yang besar.

Masalah ikutannya adalah muncul reaksi para kandidat yang tidak lolos dalam seleksi di tingkat partai. Sebagaimana diketahui, tidak semua bakal calon dapat diterima untuk dicalonkan partai politik, karena terbentur syarat yang diberikan partai politik. Apalagi kalau ketidaklolosan ini didukung oleh lemahnya transparansi dalam partai politik sendiri. Oleh karenanya, ketidakpuasan dari calon yang tidak lolos akan mewarnai politik jelang pemilihan. Kondisi ini menjadi cikal bakal konflik dalam dalam pemilihan umum hingga pengumuman dan penetapan calon terpilih.

Persaingan antar kandidat yang menguat juga akan meningkatkan pelanggaran-pelanggaran pemilu seperti penggunaan politik uang, kecurangan dalam penghitungan kertas suara, dan pelanggaran lainnya.

Kedua, pada tingkat pemilih. Pemilu termasuk pilkada, dan Pileg memang merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Akan tetapi kondisi yang dihadapi masyarakat di beberapa daerah pemilihan masih jauh dari kesadaran berpolitik yang baik. Masyarakat masih dilingkupi dengan masalah paternalistik, identitas -primordialisme dan pragmatisme politik. Masyarakat mudah dimobilisasi dan mudah terprovokasi hanya untuk kepentingan sesaat.

Pemilu dan juga Pilkada kedepannya,  bakal diramaikan dengan politik identitas. Wacana primordialisme dalam mengidentifikasikan kedekatan calon dan pemilih berdasarkan suku dan agama juga dalam kelompok kepentingan menjadi cara yang mudah dipergunakan oleh calon dan partai politik pengusung merebut simpati pemilih. 

Jika cara ini yang dipakai maka pemilu akan memicu konflik di antara masyarakat pendukung yang merupakan cermin dari persaingan para elit politik yang bertarung. Pada gilirannya akan membuat fragmentasi di kalangan masyarakat seringkali juga menjadi konflik terbuka yang membawa korban yang tidak sedikit bahkan sampai merenggut nyawa.

Masalah lain yang berkaitan dengan pemilih adalah kesiapan dalam menerima perbedaan termasuk menerima kemenangan dan kekalahan. Setiap pertandingan dan kompetisi mengharuskan setiap peserta untuk berpikir dan bertindak untuk menang. Hal yang sering dilupakan dan sering tidak dipersiapkan adalah menerima keterbatasan kemampuan sendiri dan mengakui keunggulan pihak lawan. Inilah yang justru berkontribusi dalam memperparah konflik-konflik dalam pemilihan.

Ketiga,  Soal independensi dan profesionalitas lembaga penyelenggara pemilu. Bukan tidak mungkin, faktor-faktor pemahaman akan regulasi yang terbatas dari para penyelenggara pemilu, menjadi pintu masuk hadirnya serangkaian permasalahan pilkada. Belum lagi jika sengaja atau tidak sengaja para penyelenggara pemilu ikut terlibat untuk memanangkan salah satu kandidat alias tidak independen. Kompleksnya permasalahan dalam pemilihan sering ditenggarai sebagai akibat dari tidak profesional dan tidak independennya penyelenggara pemilu.

Masih dalam hubungan dengan penyelenggara pemilu, ketidaksiapan penyelenggara juga berpengaruh pada pelaksanaan sosialisasi di tingkat pemilih yang minim dan terbatas. Sekalipun pemilihan umum bukan baru pertama kali dilaksanakan, kurangnya perhatian penyelenggara akan sosialisasi di tingkat masyarakat menyebabkan pemilih mudah dipermainkan oleh kandiat dan tim sukses dengan membuat aturan baru di luar ketentuan yang ada. 

Pada soal lain, sosialisasi prosedur dan tata cara pemilihan sedikit banyak membantu kekeritisan masyarakat dalam membuat pilihan politik. Sesuatu yang jarang dilakukan di kalangan masyarakat sendiri.

Keempat, peran media massa dan peran para intelektual yang minin juga tidak independen. Disamping keterbatasan masyarakat dalam mengakses berita, keterbatasan media yang menempatkan jurnalis pada kabupaten-kabupaten yang sulit terjangkau menjadi faktor penentu berita-berita soal pilkada hanya tampil dan tayang sekedarnya saja. Padahal berita dan informasi dari media, terutama media on line yang memiliki jangkauan yang luas, sangat penting untuk masyarakat. Ironisnya lagi bila masyarakat begitu percaya dengan informasi yang diberikan media namun kenyataan media yang bersangkutan tidak serius dalam meliput dan menyajikan berita, bahkan tidak taat pada kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman bekerjanya sebuah media.

Faktor lain juga datang dari para intelektual. Selain media, di beberapa tempat, intelektual atau mereka yang pernah mengenyam pendidikan, dipandang sebagai sumber informasi yang baik untuk masyarakat. Sayangnya, banyak intelektual tidak lagi independen atau justru terlibat dalam diskusi-diskusi berdasarkan rumor yang ada.

Beberapa hal yang disebutkan di atas akan berkontribusi dalam menentukan arah pelaksanaan pemilihan umum sebagai bagian penting dari kedaulatan rakyat. Jika tidak dipersiapkan dengan baik maka kondisi-kondisi semacam ini sangat tidak membantu jalannya proses pemilihan umum yang berkualitas. Bahkan akan terus memperkeruh suasana konflik, sebagai perseteruan terbuka dengan tanpa memikirkan akibat termasuk hilangnya nyawa manusia dalam konflik tersebut.

Beberapa soal ini diprediksi masih akan mewarnai pemilu 2019 maka penguatan kelembagan menjadi penting dalam pemilihan di tingkat kabupaten. Karena itu dalam menyambut Pemilu  serentak kali ini perlu kehati-hatian, perlu persiapan yang ekstra sehingga dapat mengurangi konflik yang ada dalam masyarakat . 


Tanpa kehati-hatian dan persiapan yang matang serta pelaksanaan yang tidak berangkat dari situasi konkrit yang dialami masyarakat, bukan tidak mungkin pemilu termasuk pilkada kemudian akan membawa soal baru bagi masyarakat itu sendiri. maka penguatan kelembagan KPU menjadi penting. 

Penguatan kelembagaan dimulai dari proses rekrutmen anggota KPU. Anggota haruslah orang yang berintegritas, dan memiliki pengetahuan politik yang memadai. Ia juga seoarang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berorganisasi sehingga terbiasa dalam kerja sama memajukan lembaga. 

Dari rekrutmen yang memilih orang-orang yang berkualitas, maka selanjutnya orang-orang yang berkualitas ini harus menciptakan sistem kerja yang akuntabel dan transparan. Sistem yang dibangun juga memerlukan komitmen dari anggotanya termasuk kesediaan untuk selalu belajar. Disinilah KPU menjadi lembaga yang terpercaya sehingga keputusannya diterima oleh semua pihak. 

Penguatan kelembagaan termasuk juga keterbukaan akan informasi. KPU sebagai lembaga dan anggota-anggotanya harus siap selalu membuka akses informasi kepada masyarakat.  Seorang anggota KPU pun adalah seorang komunikator yang dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. 


Krismas Bagau S.IP, . adalah penulis buku “Merawat Damai di Bumi intan Jaya  : Siap Menang, Siap Kalah, yang terbit tahun 2017. Saat ini  sedang menunggu wisuda S2