Tiga Kabupaten Turut Berbagi Pengalaman di Forum Kota HAM Sedunia

Bupati Pakpak Bharat, Remigo Y. Berutu (dua dari kiri) saat presentasi pada sesi panel bertema “Citizens’ Participatory Democracy and Human Rights Cities”.

JURNALTIMUR.COM,- International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan Komnas HAM, bersama Bupati Pakpak Bharat (Sumut) Remigo Y. Berutu, Wakil Bupati Wonosobo Agus Subagiyo dan Bupati Lampung Timur, Chusnunia Chalim, turut berpartisipasi dalam Forum Kota HAM Sedunia (World Human Rights Cities Forum 2017) di Gwangju, Korea Selatan. 

Forum ini dibuka siang ini oleh Walikota Metropolitan Gwangju Yoon Jang-hyun, Ketua Kim Dae-jung Peace Center Lee Huiho (Mantan Ibu Negara Kim Dae Jung) dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kunghwa. Forum Kota HAM Sedunia ini akan berlangsung sampai tanggal 17 September 2017.

Delegasi pemerintah daerah, Komnas HAM dan INFID akan berbicara di berbagai program acara. Bupati Pakpak Bharat Remigo Y. Berutu, berbicara dalam Sesi Pleno tentang Demokrasi Partisipatoris dan Kabupaten/Kota HAM bersama dengan Wakil Walikota Grenoble (Perancis) Emmanuel Carroz, Direktur Barcelona Observatory for Social, Economic, and Cultural Rights Irene Ecorihuela dan Professor dari Chung-Ang University, dan Komisioner Gwangju Alliance for Progressive Movement.

Dalam presentasinya, Bupati Remigo Y. Berutu menyatakan pentingnya belajar dari kota lain, serta untuk berbagi pengalaman Pakpak Bharat dalam menjalankan program-program pemerintah berbasis HAM. Program-program tersebut termasuk dalam memastikan pemenuhan kebutuhan dasar warga, pembangunan ekonomi, pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak, dan pendidikan maupun untuk menjamin kerukunan  beragama, termasuk dalam menjamin peran aktif dan kerjasama masyarakat dan pemerintah daerah dalam menampung pengungsi dari Aceh Singkil saat konflik Agama di Aceh Singkil meluap. 

Terkait partisipasi demokrasi warga, Bupati Pakpak Bharat menjelaskan tentang Musrenbang yang dijalankan secara baik dari tingkat Desa, Kecamatan maupun Kabupaten. Sebagai Kabupaten baru hasil pemekaran, Pakpak Bharat patut diacungi jempol dengan prestasi mereka dengan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai Kabupaten Peduli HAM selama 4 kali berturut-turut.

Dalam sesi yang lain INFID, diwakili Mugiyanto, Senior Program Officer untuk HAM dan Demokrasi, akan menjadi panelis dalam Expert Meeting on Local Government and Human Rights yang bertujuan untuk merumuskan masukan bagi Dewan HAM PBB dalam menyusun Prinsip-Prinsip Panduan PBB untuk Pemerintahan Lokal dan HAM (UN Guiding Principles on Local Government and Human Rights).

INFID bersama dengan Wakil Bupati Wonosobo Agus Subagiyo dan Wakil ketua Komnas HAM M. Nurkhoiron akan berbicara dalam Sesi Jaringan Kota HAM Se-Asia (Asia Human Rights Cities Network) bersama pembicara lain dari Nepal, Bhutan, Korea, Filipina, India, Timor-Leste dan Mongolia dan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebagai latar belakang, sejak tahun 2011, Pemerintah Kota Metropolitan Gwangju di Korea Selatan telah menyelenggarakan Forum Kota HAM Sedunia (World Human Rights Cities Forum - WHRCF). Forum ini merupakan gerakan global yang menjadi tempat pertukaran pengalaman pemerintah kota di seluruh dunia dan pemangku kepentingan lain yang berkomitmen dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia oleh pemerintah daerah. 

Selama 4 tahun terakhir, INFID secara rutin berpartisipasi dalam kegiatan ini bersama beberapa perwakilan kepala daerah (Bupati) dari Indonesia.(*)