Aktivis Soroti Keganjalan Penetapan Dugaan Pelanggaran Lukas Enembe

JURNALTIMUR.COM-- - Penyidik Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan pelanggaran di Pilkada Tolikara. Lukas Enembe diduga terjerat Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dan dapat terjerat ancaman hukuman maksimal 6 bulan kurungan penjara.

Lukas Enembe dilaporkan oleh salah satu pasangan calon Bupati Tolikara, Amos Yikwa. Kalimat ajakan yang diduga pelanggaran yakni Lukas meminta masyarakat setempat agar memilih Usman Wanimbo sebagai Bupati Tolikara dalam pidato peresmian gedung perkantoran di kabupaten tolikara 12 mei 2017.

Lukas Enembe (foto : Is)

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menyebutkan Lukas diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya mendukung calon Bupati Tolikara nomor urut 1 Usman G Wanimbo pada pemungutan suara ulang (PSU). 

"Kalimat yang membuat salah satu paslon lain lapor adalah saya tidak mengerti kenapa harus dilaksanakan PSU, dengan alasan apa. Yang jelas, suara di Distrik Kanggime harus diberikan kepada paslon nomor 1. Jadi ini merugikan paslon lainnya," ujar Martinus kepada wartawan di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/7/2017) sebagaimana dilansir Detik.com.

"Dia (Lukas Enembe) sendiri waktu kunjung ke satu kantor pemerintahan di Tolikara, kemudian dia (Lukas Enembe)  bicara, salah satu pembicaraannya merugikan salah satu paslon. Itu paslon hadir dan mendengar, kemudian melapor pada Gakkum, Panwas, jaksa, polisi, dan lainnya," ujar Martinus.

Terpisah, Ketua Penyidik Gakkumdu Papua, Irjen Boy Rafli Amar, yang juga Kapolda Papua, mengatakan berkas tindak pidana yang diduga melibatkan Gubernur Papua Lukas Enembe sudah dilimpahkan ke kejaksaan setempat. 

"Statusnya tersangka dan masalah pencabutan surat pengaduan diperlukan pembicaraan pada Gakkumdu, karena bukan hanya polisi yang ada di dalam Sentra Gakkumdu itu," jelas Boy seusai upacara HUT ke-71 Bhayangkara di Lapangan Brimob Papua, Kota Jayapura, Senin (10/7/2017).

Kegaduhan ini membuat Aktivis Perhimpunan Mahasiswa Pemuda AKARTAPURA Dan BEM / MPM Unv. Cendrawasih Jayapura Mengambil Inisiatif untuk membuat ketenangan dalam kegaduhan yg hebat ini.

Ketua Koordinator Jayapura AKARTAPURA Michael Jhon Yarisetouw meminta Masyarakat Papua tetap tenang dan kondusif. Sehingga dapat mencerna tanggapan dengan sehat dan bijaksana.

"Berdasarkan Pasal 1 butir 14 KUHAP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, artinya agar dimengerti bahwa bunyi pengertian tersebut, hanya di duga saja bukan ditetapkan" ujarnya. (17/7)

Mantan Ketua MPM Uncen jayapura yg juga Wakil Koordinatior AKARTAPURA Jayapura, leo hilman pun mengatakan bahwa dalam pidato lukas enembe itu menggunakan bahasa daerah, karena soal bahasa adat toli dapat diterjemahkan berbeda.

"Berdasarkan terjemahan tokoh masyarakat adat toli, tidak ada kata ajakan, perintah maupun himbauan untuk pilih usman. Seperti ini adalah analisa kongkrit," tegasnya

Dengan demikian, kata Michael dugaan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak terbukti tepat sehingga penetapannya tidak memenuhi syarat materil. (Shy)